Bawaslu Sosialisasikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran PILKADA Tahun 2020

by Muhammad Reza

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara, menggelar kegiatan Ngobrol Bareng Bawaslu ( NGOBRAS) dengan tema tata cara pelaporan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Coffe Zone dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Nunukan bapak Serfianus, S.IP, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Suryani, SE.,M.Pd, Ketua Bawaslu Nunukan, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat serta mahasiswa.

Sekda Kabupaten Nunukan Serfianus, S.IP dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2020 akan dilaksanakan satu agenda nasional yaitu pesta demokrasi Indonesia yang mana telah masuk edisi ke-4 pelaksanaan pemilu serentak dan pada tahun 2024 telah masuk ke edisi ke-7 untuk seluruh Indonesia.

Menurut Serfianus ini adalah sebagai suatu proses perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menjalani sebuah proses demokrasi. Masyarakat berharap dengan proses demokrasi ini di laksanakan dengan meriah, baik, dan tetap harmonis dalam perhelatan pesta demokrasi ini.

Serfianus berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga hubungan silaturahmi selama perhelatan demokrasi dilaksanakan, terkait masalah isu agama, suku, atau masalah yang lain-lainnya itu harus dihindari karena sesungguhnya dalam memilih pemimpin, siapapun yang mendapat mandat nanti harus dihormati.

” Saya juga berharap hubungan saudara atau hubungan keluarga semakin hari semakin dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Untuk ini saya mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan kita di Kabupaten Nunukan. Saya memberi support kepada seluruh perangkat penyelenggara pilkada didalam melaksanakan tugas” ujar Serfianus.

Dalam sambutannya Pimpinan Bawaslu Kalimantan Utara Suryani, SE.,M.Pd, menyampaikan bahwa dimensi indeks kerawanan pemilu (IKP) ada empat hal yang diukur yaitu konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, hingga partisipasi.

Menurut Suryani untuk dimensi kontestasi Kabupaten Nunukan masuk dalam urutan indeks kerawanan pemilu ke-11 di level 5 dengan skor 71,85. Dimensi kontestasi dalam menjadi alat ukur yaitu pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, praktek politik uang kepada pemilih, praktek mahar politik, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, peserta pemilu yang melaksanakan kampanye diluar jadwal, konflik antar pendukung, konflik antar peserta dan praktek politik uang kepada tokoh untuk memilih kepada calon tertentu.

“Kami mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda karena inilah penggerak-penggerak di masyarakat yang kami pilih tentunya menjadi masyarakat atau orang-orang cerdas yang seharusnya menyampaikan bagaimana demokrasi yang semestinya. Seluruh elemen ini harus mempunya integritas yang tinggi”, Jelas Suryani.

Suryani juga menambahkan bahwa Indeks Kerawanan Provinsi Kalimantan Utara berada di urutan ke-9 dari 34 Provinsi. Adapun penyebab kerawanan yaitu terkait netralitas ASN, penyalah gunaan kewenangan, politik transaksional, isu trategis keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung fasilitas peserta pilkada, politik traksaksional dengan calon atau tim, pengunaan media sosial sebagai penyebaran hoax, dan pengusunan daftar pemilih yang tidak akurat.

“Saya harap ASN diberikan kesadaran terkait netralitas ASN dan saya fikir sudah menyadari sebenarnya cuma kadang pura-pura tidak sadar ketika pemilu berlangsung. Saya yakin ASN ini mengetahu mengenai kode etik dalam pesta demokrasi.Terkait penyusunan daftar pemilih, kami mendorong partisipasi semua masyarakat. Ketika mendengar ada masyarakat yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih dapat melapor ke KPU atau ke Bawaslu terdekat. Kita menjamin bahwa semua masyarakat memiliki hak pilih dan terakomodir didalam daftar pemilih,” Tambah Suryani. (RED/HMS)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: