Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo.
JAKARTA – Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengakui data milik pemerintah pusat tak sama dengan daerah. Alasannya, pemerintah daerah sering terlambat dalam mengirikan data ke pusat.
“Enggak masalah belum sinkron, karena belum semua dilaporkan jadi enggak sama. Jadi wajar saja dalam keadaan darurat seperti ini,” kata Agus di Jakarta, Selasa, 7 April 2020.
Menurut Agus, perbedaan data juga bisa akibat pemerintah daerah belum melaporkan seluruh informasinya ke pusat. Bis juga pemerintah pusat belum sempat memproses data yang masuk.
Namun, Agus membantah data yang dimiliki BNPB berbeda dengan Kementerian Kesehatan. Dia menegaskan data yang dimiliki BNPB sama dengan tim gugus tugas covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
“Samalah, yang tidak sinkron itu data gugus tugas/kemenkes dengan data daerah,” ujar dia.
Dalam diskusi virtual yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Agus menyampaikan BNPB akan membuat aplikasi lawan covid-19. Data korona akan dibeberkan di aplikasi tersebut.
“Kami sedang feeding, dari Kemenkes memang terbatas datanya. Jadi kita memang belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau yang terbuka, itu memang salah satu kendala saat ini,” terang dia.
BNPB akan menandatangani nota kesepahaman untuk bisa membuka itu kepada publik. BNPB mengandeng TNI, Polri, dan BBPD untuk mengentri datanya.
“Jadi, nanti langsung nyambung ke aplikasi, langsung ke seluruh Indonesia,” imbuh dia. (medcom)
