JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul dinamika politik terkait keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Sikap tersebut disampaikan AHY melalui pernyataan pers resmi Partai Demokrat. Dalam keterangannya, AHY menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap mengacu pada ketentuan konstitusi.
Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” demikian pernyataan AHY.
Selain menegaskan sikap politik partainya, AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang.
Menurutnya, seluruh proses politik harus memberikan ruang bagi mekanisme konstitusional untuk berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, roda pemerintahan dan agenda pembangunan nasional juga harus tetap berjalan tanpa terganggu dinamika politik.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tegasnya.
AHY menekankan, masyarakat perlu menyikapi perkembangan politik secara bijak dengan mengedepankan konstitusi dibandingkan spekulasi.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
Melalui pernyataan tersebut, Partai Demokrat kembali menegaskan tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Partai berlambang mercy itu menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.
