NUNUKAN, MK – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dalam menangani persoalan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
Menurut Rahman, tanggung jawab perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Lembaga layanan dan elemen masyarakat memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan berbagai dinamika di lingkungan tempat tinggal anak.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujar Rahman melalui pesan tertulis pada media ini, Jumat (13/11/2026) .
Ia menjelaskan, persoalan yang dialami anak dengan kebutuhan perlindungan khusus sering kali tidak berdiri sendiri. Seorang anak bisa membutuhkan layanan yang terintegrasi sekaligus, mulai dari pendampingan, layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga dukungan terhadap kondisi keluarganya.
Oleh sebab itu, Anggota DPRD Kalimantan Utara asal pemilihan Nunukan ini menilai kapasitas lembaga penyedia layanan maupun pemahaman aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat perlu terus diperkuat agar alur penanganan berjalan efektif.
“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.
Rahman menambahkan, keterlibatan masyarakat sangat krusial sebagai pihak pertama yang mengetahui potensi maupun kejadian persoalan anak di lingkungan sekitar. Kendati demikian, setiap informasi atau temuan di lapangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi agar penanganannya tepat sasaran dan mengutamakan kepentingan anak.
“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” pungkas Rahman. (*)
