TTANJUNG SELOR, MK – Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) merupakan anak-anak yang berada dalam situasi tertentu sehingga membutuhkan perhatian, perlindungan, serta pelayanan khusus dari negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga agar tumbuh kembang dan haknya tetap terlindungi.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, menekankan persoalan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) merupakan tanggung jawab perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.
“Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya, jadi bukan hanya satu pihak saja” ujarnya.
Rahman Menilai, persoalan yang dialami anak dengan kebutuhan perlindungan khusus sering kali tidak berdiri sendiri.
“Seorang anak bisa membutuhkan layanan yang terintegrasi sekaligus, mulai dari pendampingan, layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga dukungan terhadap kondisi keluarganya”, terangnya.
Rahman berharap, kapasitas lembaga penyedia layanan maupun pemahaman aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat perlu terus diperkuat agar alur penanganan berjalan efektif.
“Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia (seperti PP Nomor 78 Tahun 2021), terdapat kategori anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, meliputi, Anak dalam situasi darurat (misalnya akibat bencana alam atau kerusuhan). Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku).(**)
