Fraksi PAN-PPP DPRD Kabupaten Bulungan perlu untuk mengetahui kondisi ini agar kemudian dalam pembahasan Rancangan APBD ini nantinya kami dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, efektif dan bermanfaat bagi semua, agar APBD Pro Rakyat, maka kondisi Riil APBD selayaknya untuk dipahami secara utuh, khususnya kondisi kebijakan anggaran pendapatan tersebut.
“APBD merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumberdaya di daerah secara optimal, sebagai juga alat evaluasi persentase pemerintah dalam pembangunan-pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus di pertanggungjawabkan. Dengan kata lain APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tandasnya.
Lebih lanjut Ramli menekankan soal APBD Pro rakyat tentunya membahas mengenai berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan kehidupan umat beragama, lingkungan hidup, informasi hukum, perdagangan, bencana dan sebagainya.
“Fungsi Alokasi yang dimaksud agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik, pemerataan dan pengatasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara itu, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. APBD harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu, berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat”, pungkasnya. (rz/red)
