JAKARTA, MK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan guna memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum. saat melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinasi untuk mempercepat program pembangunan perumahan di Kaltara. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah dorongan penyediaan 2.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat di Kalimantan Utara.
Program rumah subsidi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Menteri PKP Maruar Sirait mempertemukan Gubernur Zainal dengan sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pembiayaan dan dukungan sektor perumahan, yakni Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM), Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Komisioner BP Tapera.
Pertemuan lintas lembaga ini menjadi langkah penting untuk membangun sinergi dalam menyiapkan skema pembiayaan dan dukungan terhadap pembangunan rumah subsidi di Kaltara. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses dari sisi pembiayaan hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Gubernur Zainal mengatakan, penyediaan rumah subsidi merupakan bagian penting dari pembangunan daerah karena kebutuhan hunian masyarakat harus berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen mendorong tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah pusat dan lembaga terkait, kita ingin program 2.000 unit rumah subsidi ini dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara,” ujar Zainal.
Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan permukiman, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PKP dan lembaga pembiayaan terkait agar berbagai kebutuhan dalam percepatan pembangunan rumah subsidi dapat disiapkan secara terintegrasi.
Menteri PKP Maruar Sirait turut mendorong agar program penyediaan 2.000 unit rumah subsidi di Kaltara dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait. Pertemuan dengan PNM, SMF, dan BP Tapera diharapkan membuka ruang koordinasi yang lebih konkret dalam mendukung realisasi program tersebut.
Gubernur Zainal menegaskan, Pemprov Kaltara siap mengambil peran dalam mendukung percepatan program perumahan, termasuk membangun koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat.
“Kita ingin program ini tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pembangunan di lapangan. Sinergi dengan pemerintah pusat, PNM, SMF, BP Tapera dan seluruh pihak terkait menjadi kunci agar masyarakat Kaltara dapat memperoleh akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” pungkasnya.
Percepatan pembangunan 2.000 rumah subsidi tersebut menjadi salah satu bagian dari komitmen pembangunan perumahan di Kaltara. Dengan dukungan lintas lembaga, program ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan kawasan permukiman sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. (Fy/red)
