ICW Terpuaskan dengan Putusan MK Soal Eks Koruptor

by Muhammad Reza

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) merasa cukup dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan narapidana, termasuk koruptor, ikut pilkada setelah lima tahun lepas dari hukuman pidana. Jeda waktu itu dinilai cukup mengubah sistem birokrasi.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

“Misalkan dulunya ia berkuasa dan punya kaki tangan di birokrasi, lalu berganti kepala daerah yang baru. Itu artinya mengubah landscape pemerintahan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019.

Tingkat elektoral calon pun bisa terpengaruh masa jeda ini. Sehingga, eks koruptor yang maju dalam pilkada tidak terpilih.

Di sisi lain, Donal menilai MK tak punya celah untuk melarang eks koruptor maju dalam pemilu. Karena Pasal 28 J Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur soal hak dan kebebasan orang lain. Artinya, mencabut hak politik selama seumur hidup sama dengan menghilangkan hak orang lain.

“Kita di Indonesia tidak menganut pelarangan hak, tetapi pembatasan hak. Awalnya kami ingin menghilangkan hak itu sama sekali, namun rasanya permohonan demikian pasti tidak akan dikabulkan oleh MK. Sehingga kita memilih jalan lebih moderat dalam permohonan ini,” ujar Donal.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah. Uji materi ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Awalnya, Perludem dan ICW meminta MK melarang eks koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebelum 10 tahun selesai menjalani pidana penjara. Namun, MK menolak permohonan tersebut dan menetapkan jangka waktu seorang mantan napi dapat mencalonkan diri setelah 5 tahun usai menjalani masa pokok hukuman penjara.

Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi, ‘tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana’.

MK memutus mengubah syarat dalam pasal tersebut. Pertama, napi eks koruptor mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.

Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada menjadi:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

 

(medcom)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: