Jokowi Minta Restu Tokoh Adat Kalimantan Timur

by Muhammad Reza

Presiden Joko Widodo bertemu puluhan toko adat di Kalimantan Timur untuk minta restu membangun ibu kota baru.

Balikpapan – Presiden Joko Widodo meminta restu membangun ibu kota baru kepada puluhan tokoh adat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru dinilai sebagai simbol transformasi perpindahan budaya kerja dan pola pikir baru masyarakat.

“Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir kita,” ujar Jokowi di Resto De Bandar Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.

Pertemuan berlangsung sebelum Jokowi menentukan lokasi pembangunan Istana Kepresidenan di ibu kota baru. Istana Kepresidenan akan berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jokowi mengatakan ibu kota baru tak hanya akan dihuni pegawai pemerintahan di kementerian atau lembaga. Ibu kota negara dirancang sebagai perpindahan basis ekonomi menuju sebuah kota modern dan canggih.

Terdapat beberapa klaster dalam pembangunan ibu kota negara. Klaster pertama akan dibangun Kompleks Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kementerian/Lembaga, dan rumah dinas.

“Ya semuanya dengan kepindahan ini saya sudah sampaikan kepada menteri agar kita install atau implementasi teknologi,” tuturnya.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota baru merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Kalimantan Timur. Luas lahan provinsi baru ini mencapai 256 ribu hektare.

Provinsi baru tersebut berbentuk daerah otonom yang diatur Badan Otorita. Suharso mengaku memiliki kewenangan khusus dalam mengatur ibu kota negara.

Di dalam lahan seluas 256 ribu hektare itu, terdapat pusat pemerintahan seluas 56 ribu hektare, termasuk area terbatas seluas 5.600 hektare di dalam pusat pemerintahan. Area ini akan dipimpin seorang manajer kota (city manager).

Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp466 triliun. Porsi APBN Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya mengandalkan KPBU Rp253,4 triliun atau 54,5 persen, swasta termasuk BUMN Rp123,2 triliun atau 26,4 persen. (medcom)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: