Jakarta: Anggota DPR Fraksi NasDem Arkanata Akram berharap Kabinet Indonesi Maju bisa bekerja maksimal mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo. Hal ini terutama menteri dan wakil menteri masuk dalam tim ekonomi.
Anggota Komisi VII DPR NasDem Dapil Kaltara, Arkanata Akram.
“Saya kira Bapak Jokowi sudah memiliki pengalaman yang cukup, pengalaman yang juga tidak bisa dikatakan sedikit sehingga dia sudah tahu permasalahan apa saja yang akan dihadapi,” kata Arkan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Arka enggan menerka-nerka terkait ada atau tidaknya perombakan kabinet dalam waktu dekat. Legislator milenial NasDem tersebut memandang hal itu hak prerogatif presiden.
“Tugas kami saat ini adalah selalu mendukung,” ungkap Anggota Komisi VII DPR itu.
Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan para pembantu Jokowi harus optimal. Pasalnya, Jokowi tak segan merombak kabinet bila kinerjanya kurang maksimal.
“Reshuffle itu mungkin terjadi karena terkait evaluasi dengan begitu kita butuhkan satu lembaga kepresidenan yang kuat,” kata Arya.
Arya mencatat sepanjang periode pertama Jokowi telah merombak kabinetnya sebanyak tiga kali. Pertama pada 2015, kemudian 2016 dengan masuknya Golkar yang notabene bukan partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan terakhir pada 2018.
“Untuk itu, reshuffle juga mungkin terjadi karena mungkin terkait soal evaluasi,” ungkap dia.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tim ekonomi Presiden Jokowi. Ia menilai tim ekonomi Jokowi kurang ideal untuk merespons tantangan ekonomi domestik maupun global.
“Karena ada tekanan partai politik, kabinet yang harusnya diisi oleh profesional, khususnya kami mencermati bidang ekonomi, yang bisa diandalkan justru hanya satu orang yakni Ibu Sri Mulyani Indrawati,” kata Bhima.
Namun, Bhima mengatakan kinerja tim ekonomi Jokowi perlu diberi waktu untuk membuktikan kinerjanya. Dengan begitu, kerja tim ekonomi dapat diukur dengan indikator ekonomi yang jelas, misalnya terkait data neraca perdagangan.
“Jadi kalau 100 hari ke depan neraca perdagangan kita tidak membaik dan justru memburuk, defisit perdagangan kita memburuk, maka ini akan menjadi evaluasi untuk melakukan reshuffle kabinet ke depan,” ucap Bhima. (red/medcom)
