TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, mendorong penguatan langkah pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Tarakan. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar perkembangan kasus HIV/AIDS di Tarakan dapat ditekan.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta pengadilan penduduk dan keluarga berencana Kota Tarakan. Syamsuddin menekankan pentingnya pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat langkah antisipasi, mulai dari sosialisasi hingga deteksi dini.
“Penekanannya bagaimana penanganan HIV/AIDS, kemudian antisipasinya. Karena kita berbicara khusus di Tarakan, supaya perkembangan di Tarakan itu bisa kita tahan dan kita cegah,” ujar Syamsuddin, Kamis (13/8/26).
Ia menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan. Edukasi mengenai HIV/AIDS harus dilakukan secara tepat agar masyarakat memahami cara pencegahan, pentingnya pemeriksaan kesehatan, serta langkah penanganan bagi mereka yang membutuhkan layanan.
Selain sosialisasi, Syamsuddin juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan menjalankan pendekatan secara personal. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan langsung kepada masyarakat.
“Ini sosialisasi harus dibuat, regulasinya harus ditampakkan, kemudian pendekatan personal juga harus dijalankan. Yang paling penting deteksi sejak dini,” tegasnya.
Menurut Syamsuddin, deteksi dini menjadi salah satu langkah penting dalam penanganan HIV/AIDS. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sekaligus membantu mencegah penularan lebih lanjut.
“Kalau sudah itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati,” katanya.
Terkait dukungan anggaran, Syamsuddin memastikan persoalan penanganan HIV/AIDS tetap menjadi perhatian DPRD Kaltara. Meskipun pemerintah saat ini menghadapi kondisi efisiensi anggaran, program yang dinilai prioritas tetap dapat diperjuangkan melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Anggaran itu tetap akan kita diskusikan. Kalau sesuatu yang prioritas, walaupun kondisi anggaran parah, tetap juga ada prioritas untuk mendapatkan. Artinya bisa kita perjuangkan selama ini memang kita anggap sesuatu yang prioritas,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga terkait, dan masyarakat dapat semakin diperkuat sehingga upaya pencegahan HIV/AIDS di Tarakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
