JAKARTA, MK – Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional melalui revitalisasi tambak ikan nila salin di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan pengembangan kawasan tambak berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem pesisir. Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menegaskan bahwa revitalisasi tambak harus memberikan manfaat secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi perikanan, penciptaan kesempatan kerja, hingga keberlanjutan ekosistem pesisir.
“Saya berharap untuk revitalisasi tambak ikan nila salin di wilayah Pantura Jawa Barat ini bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan, namun juga berdampak kepada kelestarian lingkungan, di mana kita lihat salah satu kegiatannya adalah restorasi mangrove. Selain itu juga, ini akan memberi dampak terhadap lapangan pekerjaan yang akan menyerap cukup banyak tenaga kerja di wilayah revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat ini,” ujar Letjen Ariyo dalam sambutannya melalui sambungan Zoom dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ariyo menjelaskan, revitalisasi tambak ikan nila salin merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang merupakan direktif Presiden kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Revitalisasi tambak dirancang untuk mentransformasi pengelolaan tambak konvensional menjadi sistem budidaya modern dan terintegrasi dari hulu, on-farm, hingga hilir. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan budidaya, investasi, serta penyerapan tenaga kerja di wilayah pelaksanaan program.
Pengembangan kawasan tambak juga diarahkan untuk memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Upaya revitalisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas tambak, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan lingkungan melalui restorasi mangrove. Keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir, melindungi kawasan dari abrasi, serta mendukung keberlangsungan habitat berbagai biota laut. Dengan demikian, pengembangan kawasan budidaya perikanan diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program, dilakukan pula penandatanganan Berita Acara Percepatan Penanganan Dampak Sosial pada Program Prioritas Nasional Revitalisasi Tambak Ikan Nila Salin di Kabupaten Bekasi dan Subang, Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bupati Bekasi, Kepala Staf Kodam Jaya, Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Kodam III/Siliwangi, Kepala Kepolisian Reserse Subang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pihak terkait lainnya.
Ariyo menegaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi tambak sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Hal ini sejalan dengan arahan atau kebijakan visi misi Bapak Presiden tentang pencapaian ketahanan pangan atau swasembada pangan dan juga tentunya tentang bagaimana kita melaksanakan pelestarian lingkungan hidup,” tutupnya.
KSP akan terus mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional Revitalisasi Tambak Ikan Nila Salin di Pantura Jawa Barat melalui koordinasi lintas sektor dan penyelesaian berbagai hambatan di lapangan. Upaya ini merupakan bagian dari peran KSP sebagai supporting unit Presiden dalam memastikan program prioritas nasional berjalan efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat bagi peningkatan produksi pangan, kelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Turut hadir dalam kegiatan verifikasi lapangan ini, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah; Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja; Kepala Staf Kodam Jaya, Brigjen TNI Putra Widya Winaya, S.H., M.P.M.; Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Kodam III/Siliwangi, Brigjen TNI Bagus Budi Adrianto, S.E., M.Si., M.Tr.(Han); serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.(**)

