Pemkab Tana Tidung Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan, Capaian MCP dan Proyek Strategis Dipaparkan

by Isman Toriko

TANA TIDUNG, Metrokaltara.com – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memaparkan sejumlah capaian dan evaluasi tata kelola pemerintahan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), pelaksanaan proyek strategis daerah, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, hingga penertiban aset milik pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, menyampaikan secara terbuka perkembangan upaya pencegahan korupsi serta sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah.

Ibrahim menegaskan, pendampingan dan supervisi KPK merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, capaian penilaian pencegahan korupsi yang diraih Kabupaten Tana Tidung selama beberapa tahun terakhir patut disyukuri. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

“Capaian MCP yang sudah diraih Tana Tidung tentu patut disyukuri. Namun, capaian itu harus dijaga dan ditingkatkan. Kami tidak hanya mengejar angka penilaian, tetapi juga memastikan sistem pemerintahan berjalan transparan, tertib, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ibrahim Ali.

Ia memaparkan, dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, Kabupaten Tana Tidung mencatat sejumlah capaian dalam penilaian MCP. Bahkan, Tana Tidung pernah menempati peringkat pertama tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan pada 2025 berada di peringkat kedua tingkat Kalimantan.

Sementara itu, untuk Indeks Integritas atau indeks pencegahan korupsi tahun 2025, Kabupaten Tana Tidung memperoleh nilai 73,92.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat tujuh rencana aksi yang harus ditindaklanjuti pada 2026 dengan total pemenuhan 126 data dukung.

Pelaksanaannya dibagi dalam dua periode. Pada periode pertama, Januari hingga September 2026, pemerintah daerah telah menuntaskan seluruh target dengan pemenuhan 100 persen dari 38 data dukung. Sedangkan periode kedua, Oktober hingga Desember 2026, masih dalam tahap pelaksanaan.

“Rekomendasi dari KPK kami jadikan bahan evaluasi. Ada sejumlah rencana aksi yang harus dituntaskan pada 2026. Periode pertama sudah selesai 100 persen sesuai target data dukung, sedangkan periode kedua masih berjalan dan terus kami kawal,” jelasnya.

Proyek Strategis Daerah Jadi Perhatian

Selain pencegahan korupsi, pelaksanaan proyek strategis daerah juga menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.

Ibrahim menjelaskan, pada 2025 Pemkab Tana Tidung menetapkan sebanyak 10 paket pekerjaan strategis. Dari jumlah tersebut, sembilan paket berhasil diselesaikan dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 100 persen.

Sementara satu paket lainnya, yakni pembangunan kompleks Sekolah Dasar Negeri (SDN) 017, tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dinilai tidak memungkinkan.

Kondisi tersebut telah disampaikan melalui surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 4 Agustus 2025.

Adapun pada 2026, pemerintah daerah kembali menetapkan 10 paket proyek strategis. Satu paket pembangunan lapangan upacara Kantor Bupati telah rampung dengan realisasi fisik dan keuangan 100 persen, sedangkan sembilan paket lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Ibrahim mengakui, dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan terdapat paket yang mengalami deviasi positif maupun negatif. Khusus pekerjaan dengan deviasi negatif, kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan pengiriman material serta proses fabrikasi yang harus dilakukan di luar pulau.

“Untuk proyek strategis 2025, dari 10 paket pekerjaan, sembilan sudah selesai dengan realisasi fisik dan keuangan 100 persen. Satu paket pembangunan kompleks SDN 017 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tidak memungkinkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pekerjaan yang masih berjalan agar pelaksanaan proyek dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

“Pada tahun ini ada 10 paket proyek strategis. Satu paket sudah selesai, sementara sembilan lainnya masih dikerjakan. Kami terus memantau perkembangannya, termasuk pekerjaan yang mengalami keterlambatan akibat pengiriman material dan proses fabrikasi dari luar pulau,” katanya.

Pokir DPRD hingga Penyaluran Bantuan Dievaluasi

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Tana Tidung juga menyampaikan perkembangan usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam APBD 2026.

Ibrahim menjelaskan, belum seluruh usulan Pokir dapat terakomodasi dalam sistem penganggaran. Meski demikian, aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

Sejumlah kegiatan dengan kebutuhan serupa masih dapat dipertimbangkan melalui mekanisme perencanaan daerah, dengan memperhatikan ketentuan serta kemampuan keuangan daerah.

“Usulan pokok pikiran DPRD dalam APBD 2026 memang belum seluruhnya terakomodasi. Namun, aspirasi masyarakat tetap kami perhatikan dalam proses perencanaan pembangunan. Usulan yang belum masuk dalam penganggaran akan dilihat kembali sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah turut memaparkan pelaksanaan hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan kepada desa untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

Paparan tersebut mencakup alokasi dan realisasi anggaran beserta peruntukannya, termasuk bantuan kepada pemerintah desa, badan usaha milik daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, partai politik, hingga bantuan sosial bagi individu.

Menurut Ibrahim, pengelolaan bantuan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kami juga menyampaikan alokasi serta realisasinya secara terbuka agar pengelolaan bantuan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Pengelolaan APBD dan Sertifikasi Aset Jadi Catatan

Aspek pengelolaan keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam laporan yang disampaikan kepada tim KPK.

Ibrahim memaparkan posisi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan laporan realisasi APBD 2024 dan 2025, termasuk perkembangan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Pada 2024, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp1,48 triliun dengan belanja daerah sekitar Rp1,35 triliun. Sementara pada 2025, pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,76 triliun dan belanja daerah sekitar Rp1,16 triliun.

Rincian SiLPA turut disampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, persoalan administrasi dan kepastian hukum aset tanah milik pemerintah daerah juga menjadi perhatian.

Dari total 261 bidang tanah milik Pemkab Tana Tidung, sebanyak 47 bidang telah bersertifikat, sementara 78 bidang lainnya sedang dalam proses pengajuan sertifikasi.

Adapun 99 bidang masih menghadapi sejumlah kendala dalam proses sertifikasi, di antaranya berkaitan dengan status kawasan hutan dan penyesuaian tata ruang.

Ibrahim mengatakan, penyelesaian sertifikasi aset tanah membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait agar seluruh aset pemerintah daerah memiliki kepastian administrasi dan hukum.

“Untuk aset tanah pemerintah daerah, masih ada bidang yang belum bersertifikat. Kendalanya beragam, mulai dari status kawasan hutan hingga penyesuaian tata ruang. Ini akan terus kami koordinasikan agar aset milik pemerintah daerah memiliki kepastian administrasi dan hukum,” jelasnya.

Pemkab Terbuka terhadap Rekomendasi KPK

Menutup paparannya, Ibrahim menyambut baik pendampingan dan evaluasi yang dilakukan KPK RI. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar penyampaian laporan capaian, tetapi juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih perlu dibenahi.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkomitmen menindaklanjuti arahan dan rekomendasi KPK, terutama dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menyambut baik pendampingan KPK. Evaluasi seperti ini sangat membantu pemerintah daerah mengetahui bagian mana yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih harus dibenahi. Kami terbuka terhadap arahan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” pungkas Ibrahim Ali.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Tana Tidung diharapkan dapat terus memperkuat langkah pencegahan korupsi secara menyeluruh, tidak hanya melalui pencapaian indeks penilaian, tetapi juga melalui perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan, penyaluran bantuan, dan pengamanan aset daerah. (rko)

Related Articles

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses