TANA TIDUNG, MK – Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengukuhkan pengurus Forum Anak Daerah periode 2024-2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tana Tidung, pada Selasa (30/7).
Pengukuhan tersebut dihadiri juga oleh Ketua TP PKK Tana Tidung Vamelia Ibrahim, Asisten II, Kepala Dinsos-PMD, dan beberapa organisasi wanita yang ada di Bumi Upun Taka.
Setelah prosesi pengukuhan, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali menegaskan urgensi peran Forum Anak Daerah dalam menyuarakan isu-isu kekerasan terhadap anak, pencegahan pernikahan dini, dan hal-hal sejenis.
“Dalam konteks Forum Anak Daerah, kita tidak boleh mengabaikan masalah kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, dan aspek-aspek negatif lainnya. Tugas dan tanggung jawab mereka adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya menjauhi segala bentuk perilaku negatif,”kata Ibrahim Ali yang kala itu didampingi oleh sang istri Vamelia Ibrahim.
Salah satu perhatian utama adalah tingginya angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam rentang waktu Januari hingga Juli tahun 2024, tercatat lima kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah umur. Meskipun jumlah kasusnya terbilang sedikit, namun untuk skala Tana Tidung, angka tersebut termasuk cukup tinggi.
Oleh karena itu, Forum Anak Daerah diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyebarkan kesadaran dan pengetahuan positif di kalangan teman sebaya.
Karena itulah kita melangsungkan pengukuhan hari ini, dengan harapan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan merumuskan program-program kerja yang efektif.
“Saya juga telah meminta kepada Kepala Dinsos-PMD untuk mengajak Forum Anak Daerah membawa pesan-pesan positif ini ke sekolah-sekolah dalam upaya mensosialisasikan nilai-nilai yang mereka perjuangkan,”jelasnya.
Menurut Ibrahim Ali anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual seringkali diakibatkan karena kurang bergaul dan berteman.
Dalam upaya menuju status Kabupaten Layak Anak, Bupati menegaskan perlunya persiapan yang matang. Proses ini akan dipimpin oleh Plt Sekda Idham Noor sebagai ketua.
“Nanti saya panggil lagi, karena itu juga amanat undang undang, segera kita bentuk lah,” tukasnya.
“Pelan pelan organisasi yang bisa jadi mitra pemerintah dan kemudian pelan pelan yang positif yang betul betul bisa kita rasakan kolaborasinya dengan pemerintah kita dorong supaya mengurangi beban pemerintah,”pungkasnya. (rko)
