TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, memanfaatkan momentum Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) untuk mendekatkan diri sekaligus menyerap secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya warga Kota Tarakan.
Kegiatan Kundapil tersebut digelar di Ruang Terbuka Gitajalatama, Kota Tarakan, Minggu (7/12/25). Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri anggota Persatuan Arisan Senam Sehat (PASS). Kegiatan juga dimeriahkan dengan senam Zumba bersama yang menambah semangat kebersamaan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Supa’ad menjelaskan bahwa Kundapil merupakan salah satu fungsi utama anggota DPRD sebagai sarana membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, warga dapat menyampaikan langsung keluhan, masukan, serta aspirasi yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui DPRD maupun dibahas bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Kundapil ini memiliki manfaat yang luar biasa. Tujuan dan harapan kami sebagai anggota dewan adalah mendekatkan diri dengan masyarakat pemilih, sekaligus mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi,” ujar Supa’ad.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Tarakan, Supa’ad menegaskan pentingnya memahami dan merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat. Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga sangat beragam, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga ketenagakerjaan.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat, lanjut Supa’ad, akan menjadi bahan diskusi yang penting dalam rapat-rapat kerja DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Dalam sesi dialog, anggota PASS yang hadir tampak antusias menyampaikan berbagai permasalahan. Dua isu yang paling dominan dan berulang kali disampaikan warga adalah persoalan pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Masyarakat mengeluhkan sulitnya akses pendidikan akibat berbagai kendala yang ada, sehingga menghambat anak-anak mereka untuk memperoleh hak belajar secara optimal. Selain itu, persoalan iuran BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan utama.
“Secara spesifik, banyak keluhan yang tertuju pada BPJS Kesehatan. Sebagian masyarakat menunggak iuran bukan karena kesengajaan, tetapi karena keterbatasan kemampuan finansial untuk membayar iuran bulanan,” ungkap Supa’ad.
Menanggapi hal tersebut, Supa’ad menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh negara. Ia pun berkomitmen menjadikan Kundapil sebagai wadah untuk menyerap aspirasi, berdiskusi, serta mencarikan solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi warga.
Terkait keluhan BPJS Kesehatan, Supa’ad menyampaikan kabar positif dengan menjelaskan adanya program BPJS Kesehatan gratis yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan.
“Pada tahun 2025, BPJS Kesehatan gratis telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sekitar Rp 25 miliar melalui Dinas Kesehatan Provinsi,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara saat ini tidak dalam kondisi yang ideal, menyusul adanya penurunan anggaran sekitar Rp 600 hingga Rp 700 miliar. Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap berkomitmen melanjutkan program BPJS Kesehatan gratis tersebut bagi sekitar 58.000 warga.
“Anggaran ini akan berlanjut pada APBD Murni tahun 2026. Nantinya, ketika kondisi ekonomi negara dan masyarakat membaik, pada APBD Perubahan akan ditambah minimal sama dengan anggaran tahun 2025,” pungkasnya.
