Jakarta, MK – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak melarang media massa untuk melakukan peliputan seputar aksi demonstrasi yang berlangsung di Tanah Air.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa media tetap bebas menjalankan tugas jurnalistik selama mematuhi Undang-Undang Pers dan kaidah jurnalistik yang berlaku.
“Kita tidak ada melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan-peliputan apapun bentuknya selama dalam kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers,” ujar Meutya dalam acara pisah sambut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemkomdigi di Kantor Kemkomdigi, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menuturkan Komdigi justru mendorong media massa untuk terus melakukan peliputan dan menyampaikan informasi yang akurat serta cepat kepada publik agar ruang penyebaran disinformasi dapat diminimalkan.
“Komdigi menginginkan teman-teman media silahkan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk,” kata Meutya.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu kepanikan dan memengaruhi aktivitas sehari-hari.
“Selama sekali lagi informasinya benar silahkan, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan data-data yang tidak benar,” jelasnya.
Menurutnya, penyebaran informasi palsu dapat membuat masyarakat merasa takut beraktivitas dan menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan semangat kebersamaan bangsa, khususnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
“Ada yang jadi takut keluar ada yang jadi khawatir ketika bekerja. Ini menurut saya tidak tepat, tidak benar, mencederai nilai-nilai demokrasi dan sungguh tidak mencerminkan semangat kita sebagai bangsa gotong royong,” tutupnya.
(PRI)
