BANTEN – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten guna memperdalam strategi perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi, Kamis (07/05/26).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus II, Muhammad Nasir, bersama anggota pansus, Pdt. Robenson Tadem, Saleh, dan Adi Nata Kusuma. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintaro, beserta jajaran pejabat dan staf.
Dalam pertemuan itu, berbagai isu strategis dibahas mulai dari perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, transformasi digital, penguatan koperasi, hingga peluang kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintaro, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memiliki program advokasi hukum bagi UMKM yang menghadapi persoalan usaha maupun perbankan. Selain itu, pihaknya juga mendorong program business matching antara perusahaan besar dan pelaku UMKM agar produk lokal dapat terserap oleh pasar industri.
“Pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada UMKM agar mereka memiliki daya saing yang lebih kuat, termasuk melalui kemitraan dengan perusahaan besar,” jelas Agus Mintaro.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kaltara turut menggali berbagai informasi terkait penguatan koperasi, dukungan digitalisasi UMKM, hingga peluang keterlibatan UMKM lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, diskusi juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pembinaan UMKM, khususnya terkait keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi terhadap pelaku usaha mikro yang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten juga memaparkan berbagai program pendukung lainnya, seperti fasilitasi legalitas usaha secara gratis, sertifikasi halal, hingga pendampingan akses ekspor produk UMKM ke pasar internasional.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap berbagai praktik baik yang diterapkan di Provinsi Banten dapat menjadi referensi dalam memperkuat ekosistem UMKM dan koperasi di Kalimantan Utara agar lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
