Pemerintah Bahas Draf RUU Perampasan Aset

by Redaksi Kaltara

JAKARTA – Pemerintah tengah membahas finalisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bakal menyederhanakan prosedur penanganan kejahatan ekonomi guna menyelamatkan pendapatan negara.

ā€œKita sedang membahas UU Perampasan Aset. Kita intensif sekarang dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),ā€ kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2020.

Dian mengatakan pembahasan berada di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Keberadaan regulasi itu diharapkan bisa mempercepat masuknya pendapatan negara.

Dian mencontohkan pendapatan negara dari transaksi kasus narkoba yang mencapai Rp20 triliun. Namun, aset tersebut tidak dapat disita lantaran ada berbagai kendala, seperti tersangka yang melarikan diri atau meninggal.

ā€œKeunggulannya bisa jadi tindak pidana independen, dan tidak usah membuktikan tindak pidana asal langsung tindak pidana pencucian uang (TPPU),ā€ ujarnya.

Dian menargetkan pembahasan draf RUU perampasan aset rampung tahun ini. Dia pun berharap disahkannya UU tersebut membuat restorasi pendapatan negara lebih cepat.

Setelah UU itu disahkan, PPATK bakal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga Direktorat Jenderal Pajak. ā€œIni fundamental untuk membongkar tindak pidana perekonomian,ā€ tegas Dian. (medcom)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: