TARAKAN – Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) terus mempercepat upaya rehabilitasi ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan pesisir, program yang dikelola Kementerian Kehutanan tersebut juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.
Hingga saat ini, rehabilitasi mangrove melalui program M4CR di Kaltara telah mencapai 4.443 hektare dengan penanaman lebih dari 3,5 juta bibit jenis Rhizophora. Pelaksanaannya melibatkan sebanyak 1.354 masyarakat setempat.
PPIU Manager M4CR Kalimantan Utara, Akhmad Ashar Sarif, menjelaskan bahwa keberhasilan program rehabilitasi mangrove tidak semata-mata diukur dari luas kawasan yang berhasil dipulihkan. Keterlibatan masyarakat serta manfaat ekonomi yang dirasakan warga juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan program.
Menurutnya, masyarakat pesisir harus menjadi bagian utama dalam proses pemulihan ekosistem mangrove. Karena itu, M4CR tidak hanya memberikan dukungan terhadap kegiatan penanaman, tetapi juga memperkuat kapasitas kelompok masyarakat dan mengembangkan potensi usaha di sekitar kawasan pesisir.
“Bagi kami, penting memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses pemulihan mangrove sekaligus merasakan manfaat dari program ini. Karena itu, M4CR tidak hanya mendukung kegiatan rehabilitasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelompok dan mengembangkan potensi usaha masyarakat di sekitar kawasan pesisir,” ujar Akhmad.
Salah satu implementasi program tersebut terlihat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung. Dua kelompok masyarakat, yakni Mekar Abadi dan Tunas Abadi Jaya, mengembangkan budidaya udang dan bandeng menggunakan sistem silvofishery.
Sistem tersebut memadukan kegiatan budidaya perikanan dengan keberadaan ekosistem mangrove. Dengan pendekatan ini, aktivitas tambak diharapkan tetap memperhatikan fungsi ekologis mangrove sebagai bagian penting dari lingkungan pesisir.
Kedua kelompok tersebut telah melakukan penanaman mangrove pada area masing-masing seluas 133 hektare dan 130 hektare, dengan total penanaman lebih dari 210 ribu bibit. Selain mendukung rehabilitasi, kelompok juga memperoleh bantuan sarana produksi melalui skema matching grant M4CR untuk menunjang kegiatan budidaya perikanan.
Dukungan pengembangan usaha juga diberikan kepada kelompok masyarakat di wilayah lain di Kabupaten Tana Tidung.
KUKT Inggilad Taka di Desa Tengku Dacing mengembangkan kerajinan kipas tangan berbahan bambu dengan sentuhan batik. Sementara itu, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Bebatu di Desa Bebatu mengembangkan usaha produksi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO) dengan memanfaatkan potensi kelapa lokal.
Kedua kelompok tersebut mendapatkan dukungan peralatan produksi melalui program M4CR guna menunjang kegiatan usaha agar dapat berjalan lebih optimal. Dukungan ini menjadi salah satu upaya memperluas sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.
Secara keseluruhan, M4CR menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 14.576 hektare di Kalimantan Utara hingga 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem pesisir sekaligus penguatan ketahanan masyarakat yang bergantung pada sumber daya kawasan mangrove.
Melalui pendekatan berbasis masyarakat, program M4CR berupaya menyelaraskan kepentingan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan warga. Keberadaan mangrove diharapkan tidak hanya menjaga kawasan pesisir dari berbagai ancaman lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) merupakan program strategis nasional yang bertujuan mengatasi degradasi ekosistem mangrove di Indonesia melalui rehabilitasi berskala besar dengan pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan.
Program ini dilaksanakan di empat provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan target rehabilitasi mencapai 32.634 hektare hingga 2027.
M4CR dikelola Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), dengan dukungan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pendanaan melalui kerja sama dengan World Bank.
Mengusung kampanye “Mangrove untuk Masa Depan”, program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekosistem pesisir, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis mangrove secara berkelanjutan.
