TARAKAN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari, di mana pada tahun ini mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”
“Kalau kita berbicara tentang demokrasi di negara kita, Indonesia tercinta ini, tentu ada pilar-pilar demokrasi yang harus dijaga. Salah satunya adalah pers,” ujar Supa’ad, Minggu (8/2/26).
Ia menjelaskan, di tengah iklim demokrasi yang semakin terbuka serta perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan sangat cepat, pers memiliki fungsi strategis sebagai alat kontrol sosial. Fungsi tersebut, kata dia, berlaku tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
“Pers itu sangat penting, apalagi dalam demokrasi yang terbuka seperti sekarang. Informasi begitu cepat diakses masyarakat, sehingga pers menjadi alat kontrol sosial, baik bagi pemerintah maupun lembaga lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Supa’ad menilai media massa selama ini telah berperan penting sebagai mitra strategis dalam menjaga keseimbangan demokrasi, khususnya dalam menyampaikan informasi demokrasi dan politik maupun informasi lainnya kepada publik. Menurutnya, peran tersebut selaras dengan tema HPN tahun ini yang menekankan pentingnya pers yang sehat dan kuat dalam menopang kedaulatan ekonomi serta ketahanan bangsa.
“Artinya selama ini media begitu cukup penting, sekaligus sebagai kontrol sosial. Perannya dalam menyampaikan informasi demokrasi dan politik sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar insan pers tetap menjaga profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, prinsip akurasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik menjadi kunci utama agar pers tetap dipercaya publik.
“Pers harus tetap profesional dan independen. Informasi yang disampaikan harus benar, berimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan, agar tidak menyesatkan dan tetap mencerdaskan masyarakat,” katanya.
Supa’ad menambahkan, sinergi yang sehat antara pers, pemerintah, dan lembaga legislatif perlu terus dibangun tanpa menghilangkan fungsi kritis media. Dengan sinergi tersebut, pers diharapkan mampu terus menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi yang kuat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
