TANJUNG SELOR, MK – Pada tahun ini, Kalimantan Utara (Kaltara) menerima alokasi anggaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp 14,428 miliar. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) ini, untuk 10.931 kepala keluarga (KK) yang terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Bantuan ini digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri.
“Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran, serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM atau masyarakat kurang mampu secara tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Gubernur.
Realisasian BPNT, diungkapkan Irianto, sesuai laporan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, hanya di 3 daerah di Kaltara. Yakni, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau dan Nunukan. Sementara Bulungan dan Tana Tidung, belum.
“Menurut laporan dari Dinas Sosial, dua kabupaten ini belum, karena masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana penunjangnya terlebih dahulu. Mengingat proses pencairan BPNT menggunakan teknologi digital perbankan yang harus didukung jaringan internet,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kaltara Sugiono menambahkan, besaran bantuan per KPM senilai Rp 110 ribu per bulan. Penggunaannya, untuk pembelian bantuan pangan di pedagang bahan pangan melalui e-Warong yang bekerjasama dengan bank penyalur. Yaitu Bank Himbara.
Selain BPNT, di Kaltara juga ada bantuan Beras Sejahtera (Rastra). Tahun ini, Kaltara menerima jatah Rp 15,478 miliar untuk 11.726 KPM. Realisasinya, berupa bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi tiap KPM. Daerah yang memanfaatkan program ini, yakni Bulungan dan Tana Tidung.
Lebih lanjut disampaikan, bantuan sosial untuk program Rastra pada 2018 telah disalurkan sebesar Rp 19,864 miliar. Dengan jumlah KPM sebanyak 26.321 KK. Sementara untuk BPNT, dialokasikan sebesar Rp 7,030 miliar untuk 11.309 KPM.
“Pada 2017, BPNT sudah mulai perlahan-lahan kita perluas sembari menunggu kesiapan daerah. Terutama pemerintah daerah melalui dinas teknis dalam membuat administrasinya,” kata Sugiono.
Dengan adanya teknologi tersebut, lanjutnya, KPM dapat memanfaatkan bantuan ini (BPNT) untuk membeli beras dan telor. “Setiap e-Warung akan menyediakan mesin EDC (Elektronic Data Capture). Sehingga, masyarakat bisa dengan mudah mengambil beras atau telor sesuai jatah yang tersedia,” katanya.
“Modelnya semacam kartu ATM. Di dalam kartu bantuan pangan tersebut sudah terisi saldo, yang disisi oleh pihak bank. Kartu tiap bulannya di isi Rp 110 ribu, jadi masyarakat tinggal gesek di e-Warung yang sudah ditunjuk oleh pihak bank. Yang mana tiap e-Warung dapat melayani sebanyak 250 KPM,” imbuhnya. (humas)