NUNUKAN, MK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menjelaskan secara terbuka kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sedang menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan anggaran.
Menurutnya, tantangan pembangunan bukan hanya persoalan ketersediaan dana, tetapi juga pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nasir menjelaskan bahwa seluruh usulan warga akan dicatat, dipilah, dan dipetakan berdasarkan urgensi kebutuhan serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk program yang menjadi kewenangan provinsi, dirinya akan berupaya memperjuangkannya melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tetap memperoleh perhatian.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.(**)
