Nunukan, MK – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan dalam rangka pembinaan layanan publik.
Kegiatan ini turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Asisten II, serta Asisten III. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan publik di DPMPTSP sekaligus memberikan arahan dan pembinaan kepada petugas front office (FO) agar mampu memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Dalam pelaksanaannya, Tim Korsupgah KPK menekankan pentingnya penerapan sistem pelayanan yang terbuka dan terdigitalisasi guna menutup celah terjadinya praktik korupsi, seperti suap dan pungutan liar (pungli). Digitalisasi dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan dalam proses pelayanan perizinan.
Selain itu, Tim Korsupgah juga mengadakan dialog langsung bersama para pejabat fungsional ahli madya serta seluruh petugas layanan. Diskusi tersebut difokuskan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan yang menjadi layanan utama DPMPTSP.
Dalam statemennya, perwakilan Tim Korsupgah KPK menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan bebas dari praktik korupsi.
“Pelayanan publik yang baik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan sistem digital menjadi salah satu kunci dalam meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik suap maupun pungli,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui DPMPTSP menyambut baik kunjungan ini dan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem pelayanan. Dengan adanya pembinaan dari KPK, diharapkan kualitas layanan publik semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan berintegritas.(**)
