TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara aspek kesejahteraan masyarakat dan kepentingan kedaulatan negara.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., menerima kunjungan kerja jajaran Personel Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional (Bid Hubint) Panglima TNI di ruang kerjanya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (2/6/2026).
Tim Staf Ahli Panglima TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, S.T., selaku Pa Sahli Tk. II Was Aspas Sahli Bidang Hubint Panglima TNI. Turut hadir Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, S.H., M.Tr Hanla, M.H., Kolonel Arh Hany Mahmudhi, S.E., M.A.P., serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyinergikan informasi dan data lapangan terkait dinamika kawasan perbatasan Kaltara. Data tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam melihat kebutuhan pembangunan infrastruktur, konektivitas, serta penguatan ketahanan di wilayah yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kesempatan itu, Wagub Ingkong Ala memaparkan perkembangan pembangunan kawasan perbatasan dari waktu ke waktu. Ia juga menyampaikan pengalamannya dalam mengawal pembangunan infrastruktur perbatasan sejak tahun 2000, kemudian melanjutkan pengabdian di lembaga legislatif Kalimantan Timur hingga akhirnya menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Kaltara.
Menurut Ingkong, Kaltara memiliki karakteristik perbatasan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Dengan garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer, pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kepentingan strategis negara.
“Kawasan perbatasan tidak boleh hanya dipandang dari sisi kedaulatan, tetapi juga harus dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat di perbatasan mendapatkan akses pelayanan dan kesempatan ekonomi yang semakin baik,” ujar Ingkong.
Ia menilai investasi negara di kawasan perbatasan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan positif. Berbagai pembangunan telah memberikan perubahan terhadap wajah kawasan perbatasan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan masyarakat.
Namun demikian, menurutnya, pekerjaan pembangunan masih membutuhkan pengawalan secara berkelanjutan, khususnya terkait konektivitas dari kawasan perbatasan menuju wilayah internal Kaltara.
“Investasi negara di kawasan perbatasan sudah berjalan positif. Tetapi kita masih membutuhkan perhatian terhadap konektivitas internal, karena pembangunan di perbatasan akan lebih maksimal apabila terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah lain di Kaltara,” jelasnya.
Ingkong menegaskan, konektivitas menjadi salah satu kunci agar pembangunan yang telah dilakukan di kawasan perbatasan dapat memberikan manfaat secara maksimal. Infrastruktur jalan, transportasi dan jaringan pendukung lainnya perlu dipastikan memiliki keterhubungan yang baik dengan pusat pemerintahan, kawasan ekonomi, serta sentra produksi masyarakat.
Selain mendorong percepatan pembangunan, Pemprov Kaltara juga memandang pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan unsur pertahanan negara dalam melihat perkembangan kawasan perbatasan. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan searah dengan kebutuhan strategis di lapangan.
Pertemuan dengan jajaran Staf Ahli Panglima TNI tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi mengenai kondisi faktual kawasan perbatasan Kaltara. Dengan data lapangan yang semakin terintegrasi, pemerintah dapat menyusun langkah pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kita ingin pembangunan perbatasan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai beranda depan NKRI. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan unsur terkait harus terus diperkuat,” pungkas Ingkong.
Pemprov Kaltara memastikan pembangunan kawasan perbatasan akan terus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah, dengan menempatkan konektivitas, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan ketahanan wilayah sebagai bagian yang saling mendukung. (Fy/red)
