TANA TIDUNG, Metrokaltara.com – Persoalan pemerataan manfaat aktivitas perkebunan kelapa sawit kembali menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Kali ini, warga Desa Tideng Pale Timur meminta keadilan agar turut memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan perkebunan PT Anugerah Kembang Sawit Sejahtera (AKSS), meskipun wilayah mereka tidak masuk dalam cakupan penerima plasma.
Masyarakat menilai, selama ini mereka juga merasakan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perkebunan tersebut. Namun, di sisi lain, warga Tideng Pale Timur justru tidak mendapatkan bagian dari program kebun plasma yang dinikmati masyarakat di wilayah lain.
Persoalan tersebut akhirnya dibawa ke Komisi II DPRD Kabupaten Tana Tidung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan itu, warga hadir bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, ketua-ketua RT, serta sejumlah perwakilan masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat menjembatani persoalan tersebut sekaligus mencari jalan keluar agar masyarakat Tideng Pale Timur juga mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) maupun pola kemitraan lainnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tana Tidung, Hanafi, menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak terlepas dari sejarah pemekaran Desa Tideng Pale.
Sebelum pemekaran desa dilakukan, sekitar 170 kepala keluarga (KK) disebut telah menandatangani persetujuan pembentukan koperasi plasma di wilayah seberang. Namun, setelah terjadi pemekaran, wilayah perkebunan yang sebelumnya berkaitan dengan masyarakat tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Desa Tideng Pale.
Akibat perubahan batas administrasi itu, Desa Tideng Pale Timur tidak lagi tercakup sebagai wilayah penerima plasma.
“Memang sebelum pemekaran ada sekitar 170 KK yang ikut menandatangani pembentukan plasma di seberang. Tetapi setelah terjadi pemekaran, wilayah Desa Tideng Pale Timur tidak masuk dalam cakupan penerima plasma,” jelas Hanafi.
Menurutnya, kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Warga merasa belum mendapatkan keadilan karena meskipun tidak masuk dalam wilayah penerima plasma, mereka mengaku turut merasakan dampak keberadaan aktivitas perkebunan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sungai yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan.
Dampak terhadap lingkungan perairan tersebut disebut turut memengaruhi aktivitas dan pendapatan nelayan setempat.
“Dampak sosialnya juga dirasakan masyarakat Tideng Pale Timur, terutama terhadap kondisi sungai dan nelayan. Pendapatan nelayan disebut mengalami penurunan drastis,” ungkapnya.
DPRD Dorong Pendataan Lahan Masyarakat
Sebagai langkah awal mencari solusi, Komisi II DPRD mengusulkan agar pemerintah desa bersama masyarakat melakukan inventarisasi dan pendataan seluruh potensi lahan yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pihak perusahaan.
Pendataan tersebut mencakup lahan berstatus Area Penggunaan Lain (APL), kawasan pesisir yang sesuai ketentuan, serta tanah milik masyarakat yang memiliki legalitas atau dokumen kepemilikan yang jelas.
Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui secara pasti luas lahan yang tersedia sekaligus memetakan peluang kemitraan yang dapat diperjuangkan masyarakat.
“Makanya, tadi ada masukan dari DPRD agar APL yang ada di Desa Tideng Pale Timur didata. Termasuk tanah-tanah milik masyarakat, baik di wilayah sini (kota) maupun di seberang, sehingga bisa diketahui berapa luas lahan yang berpotensi dikerjasamakan,” katanya.
Hanafi memperkirakan, apabila seluruh potensi lahan masyarakat berhasil dihimpun, luasnya berpeluang mencapai ratusan hektare, bahkan tidak menutup kemungkinan lebih besar.
Namun, seluruh lahan tersebut tetap harus melalui proses verifikasi, terutama menyangkut status kepemilikan, peruntukan ruang, serta ketentuan kawasan yang berlaku.
“Siapa tahu kalau semuanya didata, bisa mencapai ratusan hektare atau bahkan ribuan hektare. Kalau memang memenuhi ketentuan, tentu bisa dibicarakan untuk kerja sama atau kemitraan dengan perusahaan, yang penting tidak masuk di wilayah korporasi,” ujarnya.
Menurutnya, hasil inventarisasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun komunikasi dengan perusahaan mengenai kemungkinan pola kerja sama yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kemitraan Tidak Harus Selalu Sawit
Hanafi juga menegaskan bahwa peluang kemitraan dengan perusahaan tidak harus selalu berorientasi pada pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Hal itu mengingat sebagian besar wilayah Desa Tideng Pale Timur berkaitan dengan kawasan PT Adindo yang memiliki ketentuan tersendiri mengenai jenis komoditas yang dapat dikembangkan.
Ia menjelaskan, PT Adindo memiliki ketentuan kemitraan yang tidak mengarahkan pengembangan lahan untuk tanaman kelapa sawit, melainkan komoditas lain seperti kakao dan kopi.
“Untuk wilayah PT Adindo, secara aturan PT Adindo itu tidak mau ditanami sawit. Dia mau bermitra dengan tanaman seperti kakao dan kopi. Jadi, potensi kemitraan bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki peluang untuk mengembangkan sektor perkebunan produktif melalui komoditas alternatif yang sesuai dengan ketentuan perusahaan dan kondisi lahan.
DPRD berharap potensi tersebut tidak berhenti sebatas wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pendataan yang terstruktur dan pembahasan bersama seluruh pihak terkait.
“Nanti pemerintah desa bersama masyarakat melakukan pendataan terlebih dahulu. Kami dari Komisi II DPRD akan membantu, sehingga ada gambaran jelas mengenai potensi lahan yang bisa dikerjasamakan,” tegas Hanafi.
PT AKSS Belum Dimintai Tanggapan
Dalam RDP tersebut, pihak PT Anugerah Kembang Sawit Sejahtera (AKSS) belum diundang untuk hadir. Karena itu, belum ada tanggapan langsung dari perusahaan terkait tuntutan dan aspirasi masyarakat Desa Tideng Pale Timur.
Hanafi turut menjelaskan bahwa kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen berkaitan dengan ketentuan pembangunan kebun masyarakat di wilayah Hak Guna Usaha (HGU).
Karena wilayah HGU perkebunan yang menjadi pembahasan secara administratif berada di Desa Tideng Pale, desa tersebut masuk dalam cakupan penerima plasma.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan mendasar bagi masyarakat Tideng Pale Timur. Sebab, warga merasa turut menghadapi dampak aktivitas perkebunan, tetapi tidak masuk dalam wilayah penerima manfaat plasma.
Oleh karena itu, pendataan lahan masyarakat dan penjajakan pola kemitraan dinilai menjadi salah satu alternatif yang perlu diperjuangkan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
DPRD berharap pemerintah desa segera menindaklanjuti pendataan tersebut sehingga tersedia data yang konkret untuk dibahas bersama pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
Melalui langkah tersebut, masyarakat Tideng Pale Timur diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang merasakan dampak aktivitas investasi, tetapi juga memiliki kesempatan memperoleh manfaat ekonomi melalui pola kemitraan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
RDP Komisi II DPRD Kabupaten Tana Tidung tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Markus Yuteng, perwakilan Koperasi Plasma Tideng Pale Payung Taka, Dinas Pertanian, Camat Sesayap, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperjuangkan aspirasi warga. Selanjutnya, hasil pendataan dan komunikasi dengan pihak perusahaan akan menjadi bagian penting dalam menentukan solusi yang dapat diterima seluruh pihak. (rko)


