ABDI PRAJA : Sekprov Kaltara H Badrun bersama istri, Hj Senanti berfoto bersama Praja IPDN asal Kaltara usai dilantik Presiden Joko Widodo di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (8/8).
JATINANGOR, MK – Bersama 2.014 praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXlV Tahun 2017, sebanyak 33 diantaranya dari Kalimantan Utara (Kaltara) dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (8/8).
Upacara pelantikan digelar di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN. Turut hadir keluarga para purnapraja dan pejabat IPDN. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), Presiden Joko Widodo yang secara simbolis menyematkan lencana pamong dan menyerahkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada pamong praja muda lulusan terbaik program diploma empat.
Presiden jugua menyematkan lencana pamong dan menyerahkan penghargaan Kartika Pradnya Utama kepada pamong praja muda lulusan terbaik program sarjana atau Strata Satu (S-1).
Ditemui di sela pelantikan, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun yang hadir mewakili Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie mengucapkan selamat kepada seluruh praja yang dilantik, terutama yang berasal dari Kaltara. Kemudian berharap seluruh pamong praja muda dapat mengabdikan diri dengan baik di daerahnya masing-masing. “Saya berharap para praja dapat memberikan kerja dan karya terbaik dalam menapaki karier di jajaran pemerintahan. Jadilah sosok aparatur pemerintahan yang jujur, amanah, profesional dan berwibawa. Saya yakin jika pemerintahan dijalankan oleh aparatur yang baik, maka hasilnya akan menjadi negara yang baik pula. Praja IPDN harus bersikap jujur, responsif dan mendengarkan aspirasi rakyat dalam menjalankan tugas,” ujar Sekprov.
Sebagai kader pemerintah yang akan menyelenggarakan pemerintahan, para praja, menurut Sekprov, harus memperhatikan bagaimana agar dapat bekerja sesuai kaidah yang ada. “Pelantikan ini adalah langkah pertama guna mengawali pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara. Para praja harus dapat berkontribusi bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta memegang teguh nilai kebangsaan,” ujarnya.
Secara khusus Sekprov berpesan, Kaltara sebagai daerah otonom baru sangat membutuhkan tenaga pamong praja muda dalam rangka memperkuat pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. “Seperti kita ketahui Kaltara adalah provinsi yang baru terbentuk, dan daerah perbatasan yang memiliki karakteristik tersendiri dengan luas yang sedemikian besar dibanding dengan provinsi lain. Dengan segala keterbatasan baik jumlah pegawai serta sarana prasana yang ada, saya berharap para praja harus memiliki nilai lebih agar dapat berkontribusi dengan maksimal guna turut membangun kaltara,” pungkasnya.(humas)
