BULUNGAN, MK – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si mengikuti kegiatan Reboan (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri) secara daring pada Rabu (25/2).
Kegiatan ini diikuti oleh 10 kepala daerah, di antaranya Wali Kota Bandar Lampung dan Makassar, serta Bupati Way Kanan, Pringsewu, Sleman, Bangkalan, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Bulungan, dan Seram Bagian Timur.
Dalam forum tersebut, Syarwani menyampaikan tiga isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulungan, antara lain ialah pemekaran Tanjung Selor, Kendala Status Lahan APL, Kebutuhan Tenaga kerja di OPD.
Bupati Bulungan. Syarwani mengatakan, Isu pertama terkait aspirasi masyarakat Tanjung Selor yang mengusulkan pemekaran daerah otonom baru.
“Mengingat peran penting Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara sekaligus ibu kota Kabupaten Bulungan. Namun secara administratif, statusnya sebagai kecamatan. Maka dari itu masyarakat tanjung Selor mengusulkan pemekaran menjadi daerah otonom baru,” katanya.
Lebih lanjut Syarwani menjelaskan, Isu kedua menyangkut luasnya lahan Areal Pengguna Lain (APL) di Bulungan. Sejumlah program Nasional, termasuk rencana pembangunan sekolah rakyat oleh Kementrian Sosial, terkendala status lahan yang masih berada di kawasan transmigrasi (HPL Telang).
“Sebelumnya lahan tersebuh telah dihibahkan oleh desa kepada kementerian terkait, namun terkendala status lahan yang masih berada di kawasan transmigrasi. Kami juga meminta dukungan agar difasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi guna mencari solusi, karna persoalaan status lahan ini juga berdampak pada masuknya investasi di Kabupaten Bulungan,” jelasnya.
Isu Ketiga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkab Bulungan setelah pengangkatan Pegawa Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.
“Meskipun jumlah PPPK yang telah kita angkat cukup besar tetapi masih terdapat kekurangan tenaga di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kebersihan. Sebagai solusi kami melakukan study tour ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). dan skema ini lebih fleksibel karna menggunakan sistem katalog tahunan dan tidak menerapkan pola outsourcing. Kebijakan ini bertujuan menjaga kesejahteraan tenaga kerja sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Syarwani berharap ketiga isu strategis tersebut dapat memperoleh arahan dan dukungan dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
“Kita berharap dari gorum ini, komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan,” pungkasnya. (Fy/red)
