TANJUNG SELOR, MK — Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi Penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (30/3) dan diikuti sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program jaringan irigasi pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Rapat koordinasi membahas mekanisme pelaksanaan program, khususnya terkait pengusulan kebutuhan jaringan irigasi melalui Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI). Sistem tersebut menjadi bagian dari proses penyampaian usulan dan kebutuhan penanganan jaringan irigasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Selain membahas mekanisme pengusulan, kegiatan juga memberikan pemahaman mengenai penyampaian progres pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program dapat dipantau dan dikoordinasikan secara berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR-PERKIM Kaltara. Pelmi Sulta, S.T., M.M. menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman terkait mekanisme pengusulan dan pelaksanaan program irigasi.
“Melalui sosialisasi ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme pengusulan kebutuhan jaringan irigasi melalui SIPURI serta penyampaian progres pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini penting agar usulan dari daerah dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Bidang SDA PUPR-PERKIM Kaltara juga akan terus melakukan koordinasi dan menyiapkan data serta kebutuhan jaringan irigasi yang diperlukan di wilayah Kalimantan Utara. Data yang akurat dan usulan yang sesuai dengan kondisi lapangan diharapkan dapat mendukung proses perencanaan pembangunan infrastruktur irigasi secara lebih efektif.
“Kami berkomitmen mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan air untuk pertanian, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Keikutsertaan Bidang SDA dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung program peningkatan layanan irigasi. Penguatan jaringan irigasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program jaringan irigasi di Kalimantan Utara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, serta mendukung tujuan peningkatan produktivitas pertanian dan swasembada pangan. (Fy/red)
