Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si
Bulungan, MK – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menegaskan, predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) harus secara nyata diwujudkan di lapangan yaitu dalam memenuhi hak-hak serta melindungi anak. Bupati menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati pada Kamis (12/5).
“Kita tidak hanya sekedar mengejar nilai atau predikat KLA tapi harus benar-benar mengimplementasikannya di lapangan dengan memenuhi hak-hak anak serta melindungi anak,” pesan Bupati.
Rakor digelar dalam rangka persiapan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan KLA serta Forum Anak Daerah di Kabupaten Bulungan, terkait Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang akan dilaksanakan oleh Tim VLH pusat.
Kegiatan juga menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi KLA tahun 2022 oleh Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) Republik Indonesia, di mana Kabupaten Bulungan mendapatkan nilai evaluasi mandiri KLA sebesar 703,50 sedangkan nilai verifikasi administrasi KLA sebesar 453,30.
Evaluasi penilaian KLA adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 telah mengikuti evaluasi penilaian KLA yang dilaksanakan pemerintah melalui Kemen PPA RI dan meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama. kemudian setelah tertunda selama 1 tahun akibat pandemi, pada tahun 2021, Kabupaten Bulungan kembali meraih predikat KLA tingkat Pratama.
Diharapkan ke depannya, Kabupaten Bulungan dapat terus meningkat ke predikat Madya, Nindya hingga Utama, karena definisi KLA adalah sebuah sistem yang dibangun untuk menjamin semua anak terpenuhi hak-haknya dan terlindungi.
“Implementasi KLA juga tidak bicara satu atau dua tahun tetapi secara menyeluruh dan berkelanjutan serta perlu dievaluasi secara berkala,” tandas Bupati.
Evaluasi KLA untuk mengetahui kinerja dari semua stakeholders anak di daerah, yang ditunjukkan dalam bentuk regulasi, program, dan kegiatan pembangunan dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta melihat sejauh mana setiap daerah bermitra dan bersinergi dengan pilar-pilarnya seperti lembaga masyarakat, media, perguruan tinggi, dan semua stakeholders di daerah.
“Kegiatan ini penting bagi kita semua, dalam upaya kita melakukan evaluasi secara bersama, mendorong untuk memperkuat sisi mana yang kurang dan sisi mana yang harus dipertahankan serta ditingkatkan,” pesannya. (yus/red)
