TARAKAN, MK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah mengatakan, persoalan Pengadilan Hukum INdustrial (PHI) menjadi salah satu masukan yang akan segera ditindaklanjuti DPRD Kaltara. Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pembahasan bersama instansi yang memiliki kewenangan dan memahami aspek hukum ketenagakerjaan.
“Nanti kami akan melakukan tindak lanjut, pertama khusus persoalan PHI. Kami akan mengundang kembali Dinas Tenaga Kerja dan Biro Hukum untuk membahas bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini,” ujar Syamsuddin.
Syamsuddin menjelaskan, aspirasi masyarakat yang muncul dalam reses menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“DPRD tidak ingin berbagai persoalan yang disampaikan pekerja hanya berhenti dalam forum dialog. Karena itu, tindak lanjut bersama instansi terkait akan dilakukan untuk mencari langkah penyelesaian,” jelasnya.(**)

