TARAKAN, MK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah menjelaskan, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan regulasi yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara.
Sebelum ditetapkan dengan nama tersebut, rancangan peraturan daerah itu sempat menggunakan judul Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
“Berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri, judul regulasi tersebut kemudian direvisi menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Politisi PKS itu menegaskan, perubahan judul tidak menghilangkan substansi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan perda tersebut.
“Regulasi itu diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja yang berasal dan berdomisili di Kalimantan Utara,” terangnya.
Selain menyampaikan informasi mengenai perda, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk mendengarkan persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.
“Berbagai masukan yang disampaikan warga dan akan menjadi bahan bagi DPRD Kaltara dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di daerah,” jelasnya.
Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam menciptakan kepastian, perlindungan dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Utara.(**)

