TARAKAN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Kalimantan Utara berharap mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan berbagai program kerja organisasi, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perhotelan.
Ketua DPD IHGMA Kalimantan Utara, Akbar, mengatakan kunjungan bersama Komisi IV DPRD Kaltara bertujuan memperkenalkan program kerja organisasi selama satu tahun ke depan sekaligus membangun sinergi dengan para legislator.
“Kami berharap program kerja yang akan kami jalankan tahun ini dapat didukung oleh Komisi IV DPRD Kaltara. Tujuan kami adalah memperkenalkan program kerja sekaligus membangun sinergi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” ujar Akbar, Kamis (6/8/26).
Menurutnya, salah satu program prioritas yang saat ini dinilai mendesak adalah pelaksanaan pelatihan bagi karyawan hotel di seluruh Kalimantan Utara. Langkah tersebut diharapkan dapat menyamakan standar kompetensi pelayanan di setiap hotel.
Ia menjelaskan, sebagian hotel telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baik, namun masih ada hotel yang memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan.
“Kami ingin pelatihan ini dapat difasilitasi sehingga kualitas SDM karyawan hotel di Kalimantan Utara semakin meningkat. Harapannya, standar pelayanan juga menjadi lebih seragam,” katanya.
Akbar menambahkan, IHGMA sebagai organisasi profesi belum memiliki sumber pendanaan sendiri untuk melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap Komisi IV DPRD Kaltara dapat memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan melalui program yang didukung dana aspirasi.
Selain membahas peningkatan kompetensi SDM, Akbar juga menyoroti kondisi industri perhotelan yang masih terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sepanjang tahun 2026.
Ia mengungkapkan, sejak Januari 2026 tingkat okupansi hotel mengalami penurunan signifikan karena berkurangnya kegiatan pemerintahan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan hotel.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pemerintahan mendominasi lebih dari 50 persen aktivitas di hotel. Namun pada tahun 2026, dampak efisiensi anggaran sangat terasa sehingga jumlah kegiatan pemerintah menurun drastis,” jelasnya.
Khusus di Kota Tarakan, kata Akbar, rata-rata hanya terdapat sekitar dua hingga tiga kegiatan pemerintahan yang berlangsung di hotel setiap bulan. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan industri perhotelan.
Akibatnya, sejumlah hotel mulai mengambil langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja maupun merumahkan sebagian karyawan untuk sementara waktu.
Meski demikian, Akbar menegaskan para pengelola hotel terus berupaya mencari solusi agar tingkat hunian tetap terjaga dengan melakukan berbagai inovasi dan tidak hanya bergantung pada pasar pemerintah.
“Kami terus berinovasi agar tingkat hunian tetap berjalan. Masing-masing hotel membuat strategi dan program sesuai kondisi propertinya masing-masing. Kami optimistis dengan berbagai upaya tersebut, industri perhotelan dapat kembali bangkit ke depan,” pungkasnya.
