Wakil Ketua DPRD Nunukan, Hj. Nursan
Nunukan, MK – DPRD Nunukan kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait. Untuk membahas dan melakukan verifikasi terhadap beberapa temuan DPRD Nunukan di lapangan yang tidak sesuai dengan penyampaian LKPJ Bupati Nunukan di tahun 2014.
Namun saat Rapat Dengar Pendapat siap dimulai, Ir. Helmi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nunukan kembali mangkir dari undangan. Akhirnya RDP kembali ditunda karena ada laporan yang masuk saat ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum lagi Dinas Luar.
Padahal kemaren Pak Kadis PU masih ada di Nunukan, dan bukti surat terimanya juga sudah diterimah, ujar Hj. Nursan dari Politisi Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPRD Nunukan Hj. Nursan mengatakan akan tetap memanggil Kepala Dinas PU Nunukan hingga 3 hari kedepan, terkait adanya indikasi yang tidak sesuai dengan penyampaian LKPJ Bupati dengan hasil monitoring Anggota DPRD Nunukan.
Nursan menambahkan upaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap beberapa temuan yang tidak sesuai dengan LKPJ Bupati Nunukan di Lapangan ditahun 2014. “Jadi dengan mengundang mereka, untuk mendengarkan penjelasan mereka sebelum kita melangkah lebih jauh, dan kita juga tidak ingin menuduh bahwa ada kegiatan begini sebelum kita verifikasiâ€. Ungkapnya.
Selain itu, DPRD Nunukan sebelumnya juga menemukan pengerjaan proyek dilapangan yang tidak sesuai dengan LKPJ Bupati Nunukan tahun 2014. Ditenggarai 20 proyek yang dikerjakan di Pulau Sebatik yang dikerjakan tahun 2014 tidak ditemukan DPRD Nunukan dalam minitoring.
Wakil Ketua DPRD juga menegaskan bahwa DPRD Nunukan tidak akan pernah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) jika Kepala Dinasnya tidak datang. Kan percuma kalau hanya bawahan yang datang misalnya Kabid, karena mereka juga tidak mengerti. Jadi terhitung Rabu hingga Jumat kami akan memanggil dinas-dinas yang kami anggap tidak sesuai dengan Laporan LKPJ Bupati Nunukan dengan yang ada di lapangan,“ tegas Nursan.(Wal)
