TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai mematangkan penjajakan pembangunan bandara internasional baru yang diarahkan untuk mendukung layanan kargo dan logistik ekspor-impor. Rencana tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas dan rantai distribusi komoditas unggulan Kaltara di masa mendatang.
Penjajakan rencana strategis tersebut ditandai dengan audiensi Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., bersama pimpinan Jo-An Group Pte Ltd dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tanjung Harapan, Hengki, S.Si., M.M., di Tanjung Selor, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan infrastruktur penerbangan yang dapat menunjang kebutuhan logistik jangka panjang, khususnya untuk mendukung aktivitas ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Kuning–Mangkupadi.
Keberadaan bandara yang memiliki orientasi pada layanan kargo diharapkan dapat membuka jalur distribusi yang lebih efisien bagi berbagai komoditas unggulan daerah. Hasil perikanan dan pertanian menjadi sektor yang dinilai memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dari dukungan konektivitas udara langsung menuju pasar internasional.
“Kehadiran investor ini menjadi langkah awal yang strategis untuk menjajaki peluang dukungan ekspor-impor dan kargo udara skala internasional. Jika kelak terealisasi, hasil perikanan dan pertanian Kaltara bisa langsung kita kirim ke luar negeri tanpa harus berputar ke daerah lain,” ujar Gubernur Zainal.
Menurut Gubernur, posisi geografis Kalimantan Utara yang berada di kawasan perbatasan dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan konektivitas logistik.
Infrastruktur penerbangan kargo yang memadai dinilai dapat memberikan pilihan jalur distribusi bagi pelaku usaha, terutama dalam memperhitungkan efisiensi waktu dan biaya pengiriman komoditas dari Kaltara menuju pasar luar negeri.
“Kita melihat potensi besar yang dimiliki Kaltara, baik dari sisi geografis maupun komoditas daerah. Karena itu, perencanaan infrastruktur harus dipersiapkan sejak awal agar ke depan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan logistik kawasan,” kata Zainal.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, siap memberikan dukungan dalam proses penjajakan dan perencanaan pembangunan tersebut, termasuk membantu memfasilitasi koordinasi terkait perizinan serta kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian serta proses lebih lanjut. Namun, penjajakan bersama pihak investor dan pengelola bandar udara menjadi langkah awal dalam melihat peluang pembangunan infrastruktur penerbangan yang dapat memperkuat posisi Kaltara sebagai salah satu simpul konektivitas perdagangan dan logistik di kawasan utara Indonesia. (Fy/red)
