Kementerian LHK: 2.145 DAS Harus Dipulihkan, 108 Kritis

by Muhammad Reza

Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Kominfo, Siti Meiningsih, pada Forum Tematik Bakohumas, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (12/11) pagi. (Foto: Heni/Humas)

Jakarta, MK – Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), akhir-akhir ini Indonesia semakin sering dilanda bencana, dimana 80% di antaranya bencana Hedrometereologi, seperti banjir, kekeringan, banjir bandang, serta tanah longsor.

“Tiap tahun bencana ini terus meningkat, kondisi ini menandakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia sudah banyak yang kritis, yang jumlahnya tiap tahun juga meningkat,” kata Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Kominfo, Dra. Siti Meiningsih M.Sc pada Forum Tematik Bakohumas, di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (12/11) pagi.

Berdasarkan data dari Kementerian LHK 2018, menurut Siti, dari total 17 ribu DAS yang ada di Indonesia sebanyak 2.145 di antaranya harus dipulihkan, di antaranya termasuk 108 DAS dalam posisi kritis.

Dalam RPJM 2015 – 2019, lanjut Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Kominfo itu, pemerintah memprioritaskan memulihkan 15  DAS dari 108 DAS kritis itu.

Ke-15 DAS yang diprioritaskan itu adalah: DAS Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Waisekampu, Waiseputi, Moyo, Kapuas, Jenebberang, dan Sapdana.

“Litbang Kementerian LHK menyadari kompleksnya dampak dari dehidrasi lahan ini dan luas lahan kritis di indonesia yang diperkirakan 24,3 juta ha,” jelas Siti.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memulihkan DAS sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37  tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

“Pemulihan DAS tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola DAS,” tegas Siti.

Kerugian 400 Juta Dollar

Sebelumnya Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Kominfo Siti Meiningsih menjelaskan, kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja, sejak tahun 2005 lalu telah mencapai sebesar 400 juta dollar AS per tahun.

Ia menyebutkan, meskipun total kuantitas air seluruh pulau di Indonesia terjadi surplus sebersar 449,05 juta meter, sebagaimana disampaikan Bappenas 2015. Namun untuk Jawa dan Bali terjadi defisit sebesar 100 miliar meter dan di Nusa Tenggara mengalami defisit sebesar 2,3 miliar meter.

“Hal ini menyebabkan  jumlah orang yang beresiko berdampak bencana Hydrometerorology akan meningkat dari 1,2 miliar saat ini ke 1,6 miliar pada tahun 2050,” ungkap Siti.

Forum tematik Bakohumas yang mengangkat tema “Pemulihan Daerah Alisan Sungai” itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LH Bambang Hendroyono, Humas Kementerian LHK Ir. Djati Widjaksono Hadi, dan Dirjen Pengendalian DAS Kementerian LHK Ida Bagus Putra Prathama. (HEN/ES)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.