JAKARTA — Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, mendesak pemerintah pusat dan kementerian terkait meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara (Kaltara).
Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas terkait, luas area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kaltara hingga 25 Agustus 2026 tercatat mencapai 1.076,93 hektare.
Hasan menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dampak karhutla tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat.
Salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah terganggunya sektor pendidikan akibat kabut asap. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aktivitas belajar mengajar dan kesehatan anak-anak.
“Pertama-tama kita meminta pemerintah pusat memperhatikan secara serius penanganan kebakaran hutan di Kalimantan yang saat ini sudah berpotensi membuat kerugian baik materiil maupun immateriil, terutama khususnya anak-anak kita yang sudah mulai sulit untuk sekolah akibat daripada kebakaran hutan ini,” ujar Hasan Basri dalam keterangannya.
Menurut Hasan, pemerintah perlu mengambil langkah penanganan secara intensif, termasuk mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta memastikan ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan petugas untuk memadamkan titik-titik api.
“Pemerintah harus mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta menyiapkan sumber-sumber serapan air yang dapat diakses oleh petugas di lapangan untuk memadamkan titik-titik api,” tuturnya.
Selain langkah penanggulangan, Hasan juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Ia meminta aparat penegak hukum menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun pelanggaran dalam peristiwa karhutla, baik yang melibatkan korporasi maupun kelompok masyarakat.
“Agar kebakaran hutan itu tidak terjadi lagi, aparat penegak hukum harus menindak tegas khususnya kepada mereka-mereka yang melakukan pembakaran hutan, baik oleh korporasi maupun kelompok masyarakat. Kita berharap pemerintah sekali lagi untuk menindak tegas terhadap hal itu,” tegasnya.
Hasan juga meminta kementerian dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan langkah mitigasi hingga penanggulangan dapat berjalan lebih efektif.
Ia secara khusus menyoroti kinerja Kementerian Kehutanan dalam menangani persoalan karhutla dan meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap penanganan yang dinilai belum maksimal.
“Saya juga melihat kedatangan presiden belum berdampak baik terhadap pembenahan Karhutla ini. Sehingga kami perlu menyampaikan agar kementerian terkait perlu dievaluasi khususnya Kementerian Kehutanan yang tidak maksimal menangani persoalan ini,” ungkapnya.
Di tengah dampak kabut asap, Hasan mengimbau sekolah yang berada di wilayah dengan kualitas udara yang memburuk untuk mengambil langkah sesuai kondisi dan rekomendasi instansi berwenang. Opsi penghentian sementara kegiatan pembelajaran atau relokasi kegiatan belajar dapat dipertimbangkan apabila kondisi dinilai membahayakan kesehatan siswa.
Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara menurun, serta turut menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan.
“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah maupun pusat agar masyarakat bersama-sama menjaga hutan kita agar tetap lestari dan terhindar dari bencana kebakaran,” pungkas Hasan Basri.
