TARAKAN – Kinerja intermediasi perbankan di Kalimantan Utara menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya tercermin dari pertumbuhan kredit investasi yang mencapai sekitar 91 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, menilai pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif terhadap semakin optimalnya peran perbankan dalam mendorong pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah.
“Secara umum, terutama kredit investasi yang tumbuh 91 persen. Artinya ini bagus, karena dalam konteks peran intermediasi untuk mendorong pembangunan di daerah juga sudah semakin optimum,” ujar Agus Taufik.
Selain pertumbuhan kredit, Agus menyebutkan aset perbankan juga mengalami pertumbuhan sekitar 17 persen. Sementara itu, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) sebesar 0,65 persen.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kualitas kredit di Kalimantan Utara masih berada pada level yang rendah atau relatif baik jika dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan.
Di sisi lain, perkembangan transaksi digital juga menunjukkan tren positif. Agus menyoroti semakin luasnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Utara.
Jumlah pengguna QRIS di Kaltara telah mencapai sekitar 140 ribu pengguna, dengan pertumbuhan pengguna sekitar 18 persen. Menurut Agus, angka tersebut masih memberikan ruang yang cukup besar untuk memperluas penggunaan pembayaran digital di masyarakat.
“Jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Utara sekitar 140 ribu. Artinya masih ada peluang atau room untuk kita menambah jumlah pengguna baru QRIS di Kaltara,” katanya.
Pertumbuhan juga terlihat dari sisi merchant. Saat ini terdapat sekitar 125 ribu merchant yang telah menggunakan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran. Penggunaan tersebut tidak hanya berasal dari sektor perdagangan, tetapi juga merambah berbagai aktivitas usaha masyarakat.
Dari sisi volume transaksi, penggunaan QRIS di Kaltara juga menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat sekitar 6,66 juta transaksi QRIS telah dilakukan.
Agus menilai tingginya volume transaksi tersebut menjadi gambaran bahwa akseptasi atau penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital di Kaltara semakin meningkat.
“Akseptasi digital di Kaltara semakin ke sini semakin meningkat, baik dari sisi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan sebagainya,” jelasnya.
Menurut Agus, perkembangan digitalisasi transaksi juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi tersebut mencakup pembayaran pajak, retribusi, hingga berbagai transaksi pemerintah daerah lainnya.
Ia menilai digitalisasi pembayaran pada akhirnya harus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Warga tidak lagi harus datang dan mengantre secara langsung untuk melakukan pembayaran apabila layanan tersebut sudah dapat dilakukan melalui kanal digital.
“Logikanya, orang bayar pajak, orang bayar retribusi harus dipermudah. Jangan sampai harus antre. Digitalisasi itu sebenarnya ke sana, dalam kaitannya transaksi pemerintah daerah, orang bayar pajak, bayar retribusi, bayar apa pun harus dipermudah,” tutur Agus.
Agus menambahkan, transformasi digital di sektor pembayaran diharapkan terus berkembang sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih mudah, cepat, dan efisien melalui sistem yang semakin terdigitalisasi.
