TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alimuddin, ST, menghadiri Apel Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Serbaguna Lantai I Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (9/6/26).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sensus ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kondisi perekonomian nasional, termasuk perkembangan berbagai sektor usaha di Provinsi Kalimantan Utara.
Apel siaga diikuti oleh jajaran BPS, unsur pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan sensus. Kegiatan ini juga menjadi sarana konsolidasi dan koordinasi guna memastikan kesiapan petugas serta kelancaran proses pendataan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dihasilkan melalui sensus memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
“Data yang akurat dan terpercaya sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak agar menghasilkan informasi yang berkualitas,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data statistik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, BPS Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan berbagai persiapan teknis dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Melalui pelaksanaan sensus tersebut, diharapkan tersedia gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian di Kalimantan Utara. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis data.
