Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kaltara saat memberikan keterangan kepada awak media di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kota Tarakan
Tarakan, MK – Polemik internal partai Golkar yang tak kunjung usai di tingkat pusat (DPP), membuat pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar provinsi Kalimantan Utara bingung menentukan sikap, terkait dengan pelaksanaan pemilukada serentak yang akan di gelar 9 Desember mendatang.
Ketua DPD Partai Golkar Kaltara, H.M Arsyad Thalib menyayangkan sikap para elit politik Golkar di tingkat pusat yang berdampak serius dengan para kader Golkar di daerah.
“Kami sangat menyayangkan masalah ini tidak kunjung selesai, kami ini di daerah semua saudara”, ungkap H. Arsyad.
Kisrus partai Golkar berdampak besar kepada pengurus di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, alhasil kepengurusan menjadi ganda, dengan mengacu pada Munas Ancol dan Bali.
“Secara Pribadi kita tidak ingin adanya kisruh, ini karena pusat, kita ini kan ada pilkada, kader kita sudah siap mengikuti pilkada. Mudah-mudahan dengan adanya Islah yang di prakarsai Jusuf Kalla kita harapkan selesai namun belum ada keputusan”, jelas H. Arsyad.
Ketika ditanya persiapan mengikuti Pilgub, H. Arsyad Thalib mengaku sudah siap mengikuti pilkada sesuai pentunjuk dari DPP kubu Abu Rizal Bakri (ARB), DPD Golkar Kaltara telah melakukan penjaringan calon gubernur yang akan bertarung 9 Desember mendatang.
“DPD Golkar Kaltara sudah menjaring namun prosesnya belum dilaksanakan karena kisruh itu tadi, dan beberapa daerah juga sudah melakukan penjaringan seperti Malinau, Nunukan dan Bulungan. Jadi kita sudah jalan tinggal menunggu keputusan dari hasil islah”, terangnya.
Menurut H. Arsyad, Saat ini pengurus dari dua kubu yakni munas Ancol dan Munas Bali terus melakukan rapat koordinasi, masing-masing diwakili 5 orang. “Masing-masing dari hasil Munas Ancol dan Munas Bali mengirim lima orang untuk musyawarah agar kisruh ini bisa selesai”, tuturnya.
Selain itu, pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar se Kalimantan Utara telah melakukan rapat dengan menyepakati dan menyatakan sikap terkait hasil siding PTUN dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.(Rz)
.
