TARAKAN – Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, kemampuan anggaran Pemprov Kaltara untuk pembiayaan BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp6,14 miliar.
Jika dikalkulasikan, anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat Kaltara.
Sementara itu, jumlah masyarakat yang selama ini mendapatkan jaminan pembiayaan melalui pemerintah provinsi mencapai sekitar 30 ribu orang.
Menurut Supa’ad, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar masyarakat yang belum terakomodasi tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
“Harapan saya kemarin pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun, setelah kita bahas di KUA-PPAS, memang kemampuan pemerintah provinsi saat ini hanya Rp6,14 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa skema kepesertaan BPJS Kesehatan yang perlu dipahami masyarakat, yakni PBI Jaminan Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat, peserta mandiri yang membayar iuran sendiri, serta PBI yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
Khusus PBI pemerintah daerah, kemampuan pembiayaannya sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Karena itu, Supa’ad menilai persoalan pendataan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tetap terakomodasi.
Ia meminta Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara bersama Dinas Kesehatan kabupaten dan kota melakukan validasi data serta menyelaraskan pembagian tanggung jawab pembiayaan.
“Yang belum ter-cover di provinsi, coba berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Nanti divalidasi, mana yang bisa dibantu melalui provinsi dan mana yang bisa dibantu kabupaten atau kota. Ini persoalan data,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Kota Tarakan. Pada 2026, terdapat sekitar 9.000 masyarakat yang pembiayaan BPJS Kesehatannya ditanggung melalui APBD Provinsi Kaltara.
Ke depan, tidak seluruh peserta tersebut dapat terus dibiayai pemerintah provinsi. Sebagian diharapkan dapat dialihkan pembiayaannya kepada pemerintah kota, sementara peserta lainnya masih memerlukan kepastian status kepesertaan.
Menurutnya, jangan sampai persoalan peralihan pembiayaan menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang terlantar. Tetapi, data juga harus divalidasi. Jangan sampai yang bersangkutan ternyata sudah mandiri atau memiliki sumber pembiayaan lain,” jelasnya.
Supa’ad menambahkan, penggunaan sistem desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat juga perlu dipahami secara luas. Sebab, pengelompokan desil menjadi salah satu instrumen dalam proses penentuan sasaran program bantuan pemerintah.
Selain persoalan jaminan kesehatan, Supa’ad juga menyoroti pentingnya edukasi mengenai sistem desil kepada masyarakat.
Dalam kegiatan reses, ia sengaja menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang terkait agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari sumber yang tepat.
Salah satunya dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan pemahaman mengenai kategori desil 1 hingga desil 10, termasuk mekanisme pengecekan status desil masyarakat.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu desil, bagaimana proses pengelompokannya, serta bagaimana cara mengetahui posisi desil masing-masing.
“Karena itu, saya setiap reses selalu membawa narasumber. Saya juga punya keterbatasan, sehingga untuk hal-hal yang tidak saya pahami secara mendalam, saya harus menghadirkan ahlinya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ungkapnya.
Pada agenda reses berikutnya di wilayah Tarakan Utara, Supa’ad berencana mengumpulkan seluruh ketua RT serta masyarakat yang bekerja di sektor perkayuan dan sektor pekerjaan lainnya.
Ia berencana menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPS sebagai narasumber untuk memberikan edukasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan serta sistem pendataan desil.
Dalam kegiatan reses tersebut, Supa’ad juga memberikan perhatian terhadap aspirasi para pengemudi ojek online (ojol).
Menurutnya, pekerja sektor transportasi daring memiliki risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi karena aktivitas pekerjaan mereka sebagian besar dilakukan di jalan raya.
Karena itu, ia menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan agar para pengemudi ojol mendapatkan penjelasan langsung mengenai program perlindungan bagi pekerja, khususnya pekerja rentan.
Ia menyebutkan, program perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan juga telah tersedia di tingkat provinsi, meskipun cakupannya masih terbatas.
“Saya undang para ojek online ini supaya mereka mendengar langsung dari sumber yang benar, karena mereka bekerja di jalanan dan risiko kecelakaannya lebih tinggi. Jadi, mereka perlu memahami perlindungan apa saja yang bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Supa’ad berharap, melalui kegiatan reses yang melibatkan narasumber dari instansi terkait, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan keluhan, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai program pemerintah, hak kepesertaan, serta mekanisme mengakses layanan jaminan sosial.
Ia menegaskan, koordinasi dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar persoalan jaminan kesehatan maupun perlindungan sosial masyarakat dapat ditangani secara tepat sasaran.
