TARAKAN, MK – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menanggapi keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
Menurut Syamsuddin, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan pembangunan dari masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujarnya.
Syamsuddin menerangkan, terdapat arahan agar pemerintah provinsi memprioritaskan kegiatan sesuai kewenangannya, sehingga penggunaan anggaran tidak melebar ke program yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
“Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dipahami masyarakat ketika menyampaikan usulan Pembangunan”, terangnya.
Ia mengakui, tidak semua kebutuhan masyarakat di daerah dapat langsung diakomodasi melalui APBD provinsi.
“Setiap usulan perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan serta ketersediaan anggaran”, akuinya.
Meski demikian, Syamsuddin menegaskan DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kegiatan reses.(**)
