TARAKAN, MK – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, membahas persoalan pembangunan dan kondisi keuangan daerah, sekaligus menjadi ruang diskusi mengenai sejumlah regulasi yang telah maupun akan dibahas DPRD Kaltara.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan, selain memanfaatkan kegiatan reses untuk menyerap masukan masyarakat terkait berbagai persoalan sosial dan rencana pembentukan peraturan daerah.
“Masukan dari masyarakat diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai persoalan yang berkembang di lingkungan sosial”, ujarnya.
Syamsuddin mengatakan, setiap rencana pembentukan peraturan daerah harus melalui proses dan tahapan yang sesuai, termasuk penyusunan kajian akademik.
“Untuk rencana regulasi yang akan dibahas, rencananya akan bekerjasama dengan kalangan akademisi, termasuk Universitas Borneo Tarakan”, ungkapnya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat terus menjadi sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat.
“Dengan begitu, berbagai persoalan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kalimantan Utara”, pungkasnya. (rz/red)

