TARAKAN – Persoalan keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supaad Hadianto, saat melaksanakan kegiatan reses di Hotel Lembasung, Jumat (14/11/26).
Dalam kegiatan tersebut, Supaad menghadirkan BPJS Kesehatan sebagai narasumber untuk memberikan edukasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pengemudi ojek online, ketua RT, serta perwakilan masyarakat.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Supaad mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kemampuan anggaran Pemprov Kaltara pada 2027 diperkirakan hanya sebesar Rp6,14 miliar.
Dengan alokasi tersebut, jumlah masyarakat yang diperkirakan dapat ditanggung berkisar 12.000 hingga 13.000 peserta.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut perlu disikapi melalui pembagian tanggung jawab pembiayaan yang lebih proporsional antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Harapan saya, pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun, setelah kita bahas dalam KUA-PPAS, kemampuan pemerintah provinsi saat ini hanya Rp6,14 miliar,” ungkap Supaad.
Ia menjelaskan, skema jaminan kesehatan masyarakat mencakup peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah pusat, peserta mandiri yang membayar iuran sendiri, serta peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
Supaad mencontohkan kondisi di Kota Tarakan pada 2026. Dari sekitar 9.000 peserta yang sebelumnya dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan disebut telah mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta. Sementara itu, sekitar 3.000 peserta lainnya masih membutuhkan kepastian status kepesertaan dan validasi data.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi berdampak terhadap keberlanjutan akses layanan kesehatan masyarakat.
“Yang 3.000 ini juga perlu divalidasi. Jangan sampai ternyata mereka sudah mandiri atau memiliki status lain. Jadi, pendataan ini yang paling penting. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus berjalan,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, Supaad turut menyoroti pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan berdasarkan pengelompokan desil kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, validasi harus dilakukan secara cermat agar bantuan iuran benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.
Karena itu, ia mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi, khususnya dalam menyinkronkan data kepesertaan PBI JKN.
Supaad berharap, melalui sinergi antarpemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, persoalan pendataan serta pembiayaan peserta dapat diselesaikan secara lebih terarah.
Ia menegaskan, jangan sampai masyarakat kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan hanya karena persoalan administrasi, ketidaksesuaian data, maupun belum jelasnya pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
