KPK Koordinasi Dengan POMAL Usut Suap Bakamla

Kamis, Juni 13th 2019. | Headline, Hukum & Kriminal

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POMAL) dalam menangani kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Koordinasi dilakukan untuk mengusut pihak dari TNI AL yang diduga terlibat.

Ilustrasi

“Dalam kasus Bakamla ini karena ada dua sisi ya pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi latar belakangnya ada yang dari sipil ada yang dari militer, hari ini kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Pom TNI Angkatan Laut,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Menurut Febri, koordinasi ini juga dilakukan lantaran POMAL sebagai pihak yang berwenang menangani pihak atau pelaku dari unsur TNI AL yang diduga terlibat dalam kasus ini. POMAL perlu mendalami pelaku dengan latar belakang militer.

“Jadi prinsipnya kami saling membantu materi-materi pemeriksaan atau bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK itu bisa digunakan dan menjadi informasi tambahan bagi pihak POM TNI AL tersebut sekaligus juga kalau ada bukti atau informasi yang kami butuhkan kami akan berkoordinasi dengan pihak TNI,” kata dia.

Febri menyebut koordinasi dengan POMAL sudah berjalan sejak KPK menangani kasus yang terungkap melalui OTT pada 2016. Dia memastikan koordinasi dengan POMAL berjalan dengan baik.

“Koordinasi terus kami lakukan dan kalau ada perkembangan misalnya pelaku yang lain dari sipil atau dari militer kami saling bertukar informasi,” pungkasnya.

KPK menetapkan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Arief sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Kasus yang menjerat Erwin ini merupakan pengembangan dari kasus yang lebih dulu menjerat Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah; Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi dan mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka.

Erwin diduga membantu Fahmi untuk memberikan suap kepada Fayakhun terkait proses pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakamla dalam APBN Perubahan tahun 2016. Jumlah uang suap yang diterima Fayakhun dari Fahmi, yakni sebesar USD911.480 atau sekitar Rp12 miliar dalam empat tahap pemberian melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok.

Erwin bertindak sebagai perantara Fahmi dan Fayakhun. Dia diduga mengirimkan rekening yang digunakan untuk menerima suap dan mengirim bukti transfer dari Fahmi ke Fayakhun.

Uang suap ini diberikan kepada Fayakhun sebagai fee atas penambahan anggaran untuk Bakamla pada APBN-P 2016 sebesar Rp1,5 triliun. Fayakhun berperan mengawal agar pengusulan APBN-P Bakamla disetujui DPR.

Erwin berkepentingan dalam suap kepada Fayakhun ini karena PT Rohde and Schwarz merupakan supplier Bakamla dalam pengadaan satelit monitoring. Dengan menetapkan Erwin sebagai tersangka, KPK sejauh ini telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka.

Enam orang lainnya telah divonis bersalah. Eko Susilo Hadi dihukum 4 tahun 3 bulan pidana penjara dan denda Rp200 juta, Fahmi Darmawansyah dihukum 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp150 juta, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta.

Dua anak buah Fahmi, yakni M Adami Okta dan Hardy Stefanus dihukum masing-masing 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp100 juta. Sementara Fayakhun dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar serta hak politiknya dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman pokok. (medcom.id)

tags: , , ,

Related For KPK Koordinasi Dengan POMAL Usut Suap Bakamla