Nunukan, MK – Wakil Gubernur Kalimantan Utara membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan yang digelar di ruang rapat lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa wilayah perbatasan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara untuk melindungi bangsa.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan perhatian serius, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, serta jaringan internet. Karakteristik wilayah perbatasan yang unik menuntut pendekatan pembangunan yang berbeda, menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat setempat.
Wakil Gubernur menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen membangun di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaannya tidak mudah karena membutuhkan biaya besar dan dukungan lintas sektor. “Pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap dengan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kerja sama ini akan membuka peluang bagi anak-anak Kalimantan Utara yang ingin melanjutkan pendidikan di UGM. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan, sehingga generasi muda memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Rakor kali ini diharapkan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah konkret dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Forum ini juga menjadi wadah komunikasi antar-instansi agar setiap persoalan di perbatasan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama.
Dengan dibukanya rakor secara resmi oleh Wakil Gubernur, Pemerintah Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai kawasan yang maju, sejahtera, dan bermartabat, sekaligus memperkuat posisi Nunukan sebagai garda terdepan Indonesia di perbatasan.(**)
