IDF : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri gelaran Indonesia Development Forum (IDF) 2018 yang dihadiri oleh sejumlah Menteri, salah satunya adalah Menteri PAN-RB, Asman Abnur.
JAKARTA, MK – Setelah dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, gelaran Indonesia Development Forum (IDF) 2018 dilanjutkan dengan diskusi bersama beberapa menteri terkait. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang hadir bersama beberapa gubernur lainnya, turut menyimak materi-materi diskusi tersebut hingga selesai.
Diskusi sesi pertama diikuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.
Diungkapkan Gubernur, pada sesi diskusi yang dimoderatori jurnalis senior Desi Anwar itu, dimulai dari presentasi Menteri LHK. “Menteri LHK menjelaskan bahwa sejak pertama, Presiden telah mendorong terwujudnya national competitiveness. Di mana, ada kebijakan pemerataan ekonomi dari Presiden. Dengan ada 3 aspek yang diprioritaskan. Yakni akses, kesempatan berusaha, dan vocational training. Di mana, reforma agraria masuk dalam pendekatan ini,” kata Irianto.
Sementara itu, Mendagri menyatakan bahwa IDF 2018 merupakan program strategis Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan konsolidasi pembangunan demokrasi. “Bappenas fokusnya kini jelas. Yakni membangun infrastruktur ekonomi, sosial.dan kualitas sumberdaya manusia juga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dan, fakta terkini adalah ketimpangan terjadi di segala sektor. Utamanya, konektivitas dan aksesibilitas,” urai Gubernur.
Ketimpangan itu terjadi, salah satunya karena belanja pemerintah daerah belum tepat sasaran, tingginya disparitas harga di wilayah barat dan timur dan lainnya. “Masalahnya, ada 43 ribu peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Ada peraturan yang tumpang tindih dan bermasalah yang perlu dievaluasi. Bermasalah karena, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Dikatakan juga, Nawacita tahun ini, adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. “Kuncinya adalah perencanaan anggaran. Jadi, setiap daerah di Kaltara mohon dibahas detail program dan pastikan bahwa program itu berjalan,” urai Gubernur.
Irianto menyebutkan, dala paparannya Mendagri juga mengingatkan bahwa kualitas dan ketersediaan sumberdaya manusia dan alam menjadi tantangan. “Ini perlu inovasi dan kreativitas kepala daerah untuk mengatasinya. Dan, pemerintah pusat tak bisa mendoktrinnya,” paparnya.
Sementara itu, Menpan-RB juga memberikan masukan yang berarti. Diungkapkan Irianto, bahwa yang dikedepankan dari lini reformasi birokrasi adalah tranparansi. “ASN saat perlu berorientasi pada hasil dengan LAKIP adalah alatnya. Dimana, setiap rupiah harus jelas manfaatnya. Dan, saat ini, Kemenpan-RB tengah konsen melakukan perbaikan kualitas ASN,” ucap Gubernur.
Menpan-RB juga mengarahkan agar setiap daerah untuk membuat peta potensi daerah masing-masing dengan menggunakan kompetensi sebagai ukurannya. “Sistem Diklat ASN juga perlu diperbaiki. Dimana, ada 2 hal yang harus dimiliki ASN. Yakni, ASN harus punya jiwa melayani, dan ASN harus punya jiwa entrepreneur orientasi hasil,” papar Gubernur.
Disarankan juga oleh Menpan-RB agar setiap daerah terus melakukan pelayanan publik. “Pelayanan perizinan harus terus dipermudah. Bahkan, kini Kemenpan-RB juga mengembangkan Mall Pelayanan Publik,” tutupnya.(humas)
