Panajam, MK – Pembangunan properti di Ibu Kota Baru berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, diperlukan pengamanan harga tanah untuk rumah terjangkau.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyarankan pemerintah untuk mengamankan harga tanah di kawasan ibu kota baru dan sekitarnya dalam rangka menyediakan zona rumah terjangkau bagi masyarakat.
“Harusnya harga tanah bisa dipatok untuk zona rumah rakyat sehingga dari masalah perumahan bisa teratasi, sedangkan yang lain bisa dikerjasamakan dengan pengembang,” ujarnya saat dihubungi Antara, Jumat, 9 April 2021.
Di samping itu dia juga menyarankan sebagian besar lahan kawasan ibu kota negara atau IKN dikuasai pemerintah. “Sebagian besar lahan (ibu kota baru) harus dikuasai pemerintah,” katanya.
Menurut Ali, hal tersebut penting agar perencanaan dan penataan ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut lebih bagus dan tertata.
Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan pembangunan properti yakni rumah dan kantor di Ibu Kota Negara (IKN) berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2 persen per tahun.
Pembangunan IKN, juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 juta-1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.
Bappenas mencatat pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat dikendalikan dengan menurunkan pertambahan kasus positif covid.
Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran di IKN. Bappenas memproyeksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen pada 2021, dibutuhkan total investasi sekitar Rp5.817,3 triliun-Rp5.912,1 triliun. Sementara itu, realisasi investasi pada 2020 sebesar Rp4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. (medcom)
