Nunukan, MK – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut positif ruang dialog yang dibangun mahasiswa melalui kegiatan “Ngopi Demokrasi”.
Forum tersebut dinilai menjadi kesempatan penting bagi pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi, kritik, dan gagasan generasi muda terkait berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Kegiatan yang mengangkat tema “Menjadi Mahasiswa di Ujung Negara: Apatis atau Mengawasi?” itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membicarakan kembali peran mereka sebagai bagian dari masyarakat sekaligus sebagai kekuatan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi, Jumat (11/09/2026).
Staf Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Arman, mengatakan pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terus dievaluasi dan diperbaiki.
“Kegiatan ini sangat baik, terutama bagi pemerintah. Ada hal-hal penting yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan negara kita, khususnya dalam sistem demokrasi. Masih diperlukan masukan dan ide-ide progresif dari masyarakat, terutama mahasiswa, agar pemerintah ke depan bisa terus berbenah diri,” ujarnya, Jumat (11/09/2026).
Menurut Arman, kritik yang disampaikan mahasiswa seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pemerintah, sebaliknya, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah kebijakan yang telah dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut salah satu hal penting yang muncul dalam dialog adalah dorongan agar mahasiswa menjalankan perannya sebagai agent of change dan social control, terutama ketika menemukan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di lapisan bawah.
“Poin yang bisa saya catat dari mahasiswa adalah tugas mereka sebagai agent of change dan social control terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada dasarnya masih ada yang kurang menyentuh lapisan bawah,” katanya.
Bagi Pemkab Nunukan, masukan tersebut menjadi bagian dari proses membangun pemerintahan yang lebih responsif. Aspirasi yang disampaikan secara langsung memberikan gambaran mengenai persoalan yang dirasakan masyarakat dari sudut pandang generasi muda.
“Tentunya dari pemerintah pasti merespons positif hal-hal seperti ini karena ini merupakan masukan dan aspirasi langsung dari bawah. Ternyata dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih ada kekurangan yang perlu dibenahi,” jelas Arman.
Arman juga mengajak mahasiswa untuk tidak kehilangan kepedulian terhadap persoalan yang berkembang di daerah.
Menurutnya, sikap kritis mahasiswa justru dibutuhkan agar pemerintah memiliki ruang untuk mendapatkan koreksi dan melakukan perbaikan.
“Pesan saya untuk mahasiswa, terus bergerak, terus mengawal kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan. Jangan pernah bersikap apatis. Karena ketika kalian bersikap apatis, tentunya pemerintah juga tidak bisa merevisi dirinya,” tegasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan yang disampaikan Muhammad Saparuddin dalam forum. Ia menilai mahasiswa perlu membangun kesadaran kritis melalui proses diskusi dan kajian terhadap berbagai persoalan.
“Memang perlu kajian serius terhadap isu-isu tertentu, baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Setiap isu harus dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana pelaksanaan dan penyelesaiannya. Itu yang harus kita kaji dari sisi nalar kritis pemuda dan mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa merupakan bagian dari partisipasi publik dalam demokrasi.
“Demokrasi itu adalah partisipasi public, karena itu, penting bagi mahasiswa sebagai gerakan sosial kontrol untuk berpartisipasi dalam mewarnai demokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Ia menyebut mahasiswa memiliki posisi sebagai agent of change dan moral force yang dapat ikut menyuarakan kebutuhan masyarakat serta mengawal kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa ini bagian dari agent of change, moral force atau kekuatan moral. Gerakannya diharapkan bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam hal mengawal setiap kebijakan pemerintah hari ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Nunukan Andi Baso mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi membangun kembali kesadaran mahasiswa terhadap peran sosialnya.
“Berdasarkan ide dan gagasan dari teman-teman, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ini adalah hal yang sudah lama, kemudian baru sekarang kami realisasikan. Tujuannya bagaimana membangun kesadaran sebagai seorang mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu seperti apa peran dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Menurut Andi, “Ngopi Demokrasi” menjadi edisi awal dari rangkaian diskusi yang direncanakan berlangsung hingga enam edisi. HMI juga mengundang berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan untuk memperluas ruang dialog dan membangun kesadaran bersama.
Melalui forum seperti ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap komunikasi antara pemerintah dan generasi muda dapat terus terbangun, kritik dan masukan yang disampaikan secara terbuka diharapkan menjadi energi positif untuk memperbaiki kebijakan sekaligus memastikan pembangunan daerah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Di tengah dinamika pembangunan dan posisi Nunukan sebagai wilayah perbatasan, keterlibatan mahasiswa menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, bukan sekadar mengkritik, tetapi ikut menyampaikan gagasan dan solusi bagi daerah. (**)
