Nunukan, MK – Pemerintah Kabupaten Nunukan memperoleh gambaran positif sekaligus tantangan strategis dari rilis data ketenagakerjaan tahun 2025.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat rendah di angka 2,61 persen, mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil.
Namun demikian, data tersebut juga mengungkap sejumlah isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, SST., S.E., S.H., M.M., CRP., CPSp., menyampaikan bahwa capaian ini perlu dibaca secara komprehensif, tidak hanya dari sisi angka pengangguran.
“Angka pengangguran yang rendah tentu menjadi capaian positif. Namun, pemerintah daerah juga perlu melihat kualitas pekerjaan serta distribusinya, terutama perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan,” ujarnya, Selasa (05/05/2026).
Data menunjukkan tingkat pengangguran di wilayah perkotaan sebesar 3,77 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang hanya 1,40 persen.
Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan pasar kerja di wilayah perkotaan yang perlu diantisipasi melalui penguatan sektor ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Selain itu, jumlah angkatan kerja pada tahun 2025 tercatat sebanyak 118.765 jiwa, menurun 2.434 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini menjadi sinyal penting yang perlu dicermati lebih lanjut.
“Penurunan jumlah angkatan kerja ini perlu menjadi perhatian, bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, migrasi, atau bahkan berkurangnya partisipasi aktif dalam pasar kerja,” jelas Iskandar.
BPS juga menyoroti adanya kesenjangan gender yang cukup lebar dalam partisipasi angkatan kerja.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki mencapai 87,93 persen, sementara perempuan hanya 54,31 persen.
Tingginya persentase perempuan yang mengurus rumah tangga, yakni 35,88 persen, menunjukkan masih besarnya potensi tenaga kerja perempuan yang belum tergarap secara optimal.
“Kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan, intervensi kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan sangat diperlukan,” tambahnya.
Dari sisi demografi, mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Nunukan didominasi oleh kelompok usia produktif 25–54 tahun dengan persentase mencapai 67,95 persen.
Kondisi ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja produktif.
Di sisi lain, sekitar 28,88 persen penduduk usia kerja masih tergolong bukan angkatan kerja, yang sebagian besar terdiri dari mereka yang mengurus rumah tangga dan bersekolah.
“Kami berharap data ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Iskandar.
Dengan berbagai indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat pembangunan sektor ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. (**)
