TARAKAN — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., bersama Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST., dan Sekretaris DPRD Dr. H. Mohammad Pandi, SH., M.AP., menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2026 di Bali, Senin (29/6/26).
Rakernas ADPSI 2026 dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., MM. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi DPRD provinsi seluruh Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Forum tersebut mempertemukan unsur DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sejumlah agenda menjadi perhatian dalam Rakernas, di antaranya penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan investasi, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan.
Dalam forum tersebut, peran DPRD juga menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD diharapkan dapat berjalan secara optimal untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Keikutsertaan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Rakernas ADPSI 2026 menjadi momentum untuk memperluas koordinasi dan menyerap berbagai gagasan maupun kebijakan strategis yang dapat menjadi referensi dalam mendukung pembangunan di Kaltara.
Melalui Rakernas ADPSI 2026, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Sinergi tersebut dinilai penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dengan daerah sebagai salah satu motor utama dalam menggerakkan pembangunan nasional.
